Poin Penting
- DPR menegaskan Bank Jatim harus menjadi instrumen pelayanan sosial, penggerak ekonomi daerah, serta kontributor PAD melalui kinerja BUMD yang sehat
- Bank Jatim mencatat laba tertinggi sepanjang sejarah pada 2025 sebesar Rp1,7 triliun
- Meski kredit konsumtif ASN masih relevan, DPR mengingatkan perlunya pengelolaan risiko yang lebih baik karena rasio NPL relatif tinggi (3,9 persen).
Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya peran Bank Jatim sebagai instrumen pelayanan sosial dan penggerak ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikannya usai rapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Jajaran Pemerintah Jawa Timur serta jajaran direksi Bank Jatim di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Aher, sapaan akrabnya mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari keuntungan perusahaan, pengelolaan keuangan, hingga peran Bank Jatim dalam mendorong pendapatan asli daerah.
“Kita berkunjung BUMD, ini sebagai sebuah langkah pengawasan dari Komisi II DPR, kita berharap Bank daerah itu menjadi bagian dari cara kita untuk lebih memberikan peluang atau mendorong supaya banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan asli daerah,” ujar Aher, dikutip laman DPR, Senin, 26 Januari 2026.
Mantan Gubernur Jawa Barat ini pun mengapresiasi capaian laba Bank Jatim di kuartal III 2025, yang dinilai menunjukkan kinerja positif. Di mana, pendapatan bunga mencapai Rp7,42 triliun (naik 28,36 persen tahunan), dengan pendapatan bunga bersih tumbuh 29,25 persen menjadi Rp5,1 triliun.
“Dan Alhamdulillah bank Jatim sudah membuktikan itu dengan baik karena sepanjang bank Jatim ada, tadi menurut paparan, Bank Jatim membutuhkan keuntungan terbesar di tahun 2025, yaitu Rp1,7 triliun,” jelasnya.
Baca juga: Resmi! Bank Jatim Jadi Pemegang Saham dan Induk KUB Bank Banten
Dirinya juga menilai struktur permodalan Bank Jatim berada dalam kondisi kuat dengan tingkat kecukupan modal yang tinggi, sehingga memungkinkan bank daerah tersebut melakukan ekspansi secara lebih luas.
Di sisi lain, komposisi kredit konsumtif yang mayoritas menyasar aparatur sipil negara dinilainya masih relevan.
“Lalu kita soroti ada 53 persen kredit konsumtif. Biasanya para ASN yang pinjam, tentu ini captain market untuk, Bank Daerah ya, pertahankan saja jangan ada masalah. Karena itu menguntungkan dan juga membantu para PNS dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup,” papar Legislator Senayan itu.
Meski demikian, Aher mengingatkan agar capaian keuntungan tersebut tetap diiringi dengan pengelolaan risiko yang baik, khususnya terkait kredit bermasalah.
“Yang tentu kita apresiasi, meskipun tentu saja tidak luput dari beragam hal yang kita soroti ya, diantaranya yaitu NPL masih agak tinggi, yang menggambarkan bahwa masih banyak atau masih ada sejumlah kredit macet, Tapi masih di bawah toleransi ya, di bawah ambang batas, ambang batas pandemi ini 5 persen, ini baru lebih tinggi 3,9 persen. Tapi sudah, masuk kategori tinggi untuk kategori kesehatan perbankan,” jelas politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Baca juga: Bank Banten Siap Melangkah Lebih Kuat Lewat KUB dengan Bank Jatim
Melalui pengawasan ini, Komisi II berharap Bank Jatim tidak hanya mampu mempertahankan kinerja keuangan yang positif, tetapi juga terus memperkuat kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian perbankan dan tata kelola yang baik.
Selain itu, Bank Jatim diharapkan dapat mengoptimalkan perannya sebagai bank daerah dalam mendukung pembangunan, memperluas akses pembiayaan yang sehat bagi pemerintah daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di Jawa Timur.
Kinerja Bank Jatim
Bank Jatim sendiri membukukan pertumbuhan kinerja yang solid pada kuartal III (Q3) 2025. Secara konsolidasi, bank berkode saham BJTM ini mengantongi laba bersih Rp1,15 triliun, atau melonjak 23,66 persen year-on-year (yoy) dibandingkan Rp930,06 miliar pada September 2024.
Mengacu laporan keuangan publikasi triwulan III 2025, pertumbuhan laba Bank Jatim ditopang peningkatan signifikan pada pendapatan bunga. Perseroan membukukan pendapatan bunga sebesar Rp7,43 triliun, naik 28,55 persen dari Rp5,78 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, beban bunga turut meningkat 26,09 persen, dari Rp1,84 triliun menjadi Rp2,32 triliun. Alhasil, pendapatan bunga bersih BPD terbesar kedua di Indonesia ini mencapai Rp5,10 triliun, melonjak 29,11 persen dibandingkan Rp3,95 triliun pada Q3 2024.
Dari sisi intermediasi, sepanjang sembilan bulan pertama 2025, Bank Jatim menyalurkan kredit sebesar Rp65,46 triliun, tumbuh 6,63 persen secara tahunan. Adapun pembiayaan syariah juga meningkat 4,16 persen, dari Rp13,96 triliun menjadi Rp14,79 triliun.
Kualitas aset juga terjaga baik dengan rasio kredit bermasalah (NPL gross) di level 2,00 persen. Meski naik tipis dari 1,52 persen pada periode sama tahun lalu, rasio ini masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan regulator.
Dari sisi penghimpunan dana, BJTM berhasil mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,51 persen menjadi Rp99,32 triliun, dari Rp87,50 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Komposisi DPK masih didominasi oleh dana murah (CASA) dengan porsi 58,39 persen dari total DPK.
Total aset Bank Jatim pun menembus Rp125,11 triliun per September 2025, meningkat dari Rp106,63 triliun pada periode yang sama tahun lalu. (*)
Editor: Galih Pratama
