Jakarta – Ekonomi dan keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebagai tulang punggung perekonomian, UMKM perlu didukung untuk mewujudkan cita-cita pertumbuhan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Wakil Ketua Umum III PP MES, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah memiliki korelasi yang kuat dengan keberadaan UMKM dalam negeri. Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 60% menjadikan sektor ini perlu didorong secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Data BPS menunjukan dalam konteks kontribusi UMKM terhadap PDB itu sebesar 60%. Tidak hanya itu, dari total 131 juta kontribusi tenaga kerja yang ada di negara kita, 120 juta di antaranya berasal dari UMKM,” ujar Bahlil dalam Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF) ke-VIII dengan tema “Enhancing Sustainable Community Empowerment through Islamic Finance and Impact Investment” pada Jumat, 29 Oktober 2021.
Bahlil juga menuturkan, hingga saat ini UMKM masih terkendala dengan aspek legalitas dan proses sertifikasi. Sebanyak 40% dari total UMKM di Indonesia adalah non formal. Oleh karena itu, implemetasi UU Cipta kerja yang di dalamnya mengatur perihal perijinan UMKM sangat penting dilakukan. Hal itu juga didukung dengan kemudahan akses yang bisa diperoleh secara gratis oleh UMKM melalui Online Single Submission (OSS).
“Kementerian investasi berkomitmen pada dua hal, pertama mendorong legalitas dari para pelaku UMKM sehingga dapat lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan di perbankan. Kita bisa tingkatkan kredit lending dari 18% itu menjadi 30%. Kedua, sesuai amanat UU cipta kerja pasal 90, kami sudah melakukan inisiasi bagi setiap pengusaha yang berinvestasi di Indonesia baik itu dari foreign investment maupun PMDN untuk wajib berkolaborasi dengan UMKM di dalam negeri,” tutur Bahli.
Pada kesempatan yang sama, Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia, Djauhari Oratmangun mengungkapkan, keberadaan UKM sangat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi China. Hal tersebut perlu dijadikan peluang untuk menciptakan langkah-langkah strategis bagi ekonomi terutama ekonomi syariah di Indonesia.
“Perkembangan UKM semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi China. Mereka mendorong lebih dari 99 persen dari semua perusahaan di China saat ini. Langkah-langkah strategis yang dilakukan China dapat dipelajari oleh UMKM di Indonesia agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas,” terang Djauhari. (*) Dicky F.
