Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan perkembangan terkini program Sekolah Rakyat kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 6 September 2025.
Dalam kunjungan itu, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Sekjen Kemensos Robben Rico, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh, dan Tenaga Ahli Menteri Andy Kurniawan.
Menurut Gus Ipul, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas gagasan Presiden terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang mulai dijalankan sejak 14 Juli 2024.
“Alhamdulillah saya bersama tim inti Kementerian Sosial bisa menyampaikan laporan rinci tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk perkembangan dan tantangan yang dihadapi selama proses berjalan,” ujar Gus Ipul, dalam keterangannya, dikutip Minggu, 7 September 2025.
Baca juga: 165 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Tahun Ini, Gus Ipul: Strategi Putus Rantai Kemiskinan
“Beliau (Presiden) tadi memberikan arahan-arahan penting agar ke depan perencanaannya lebih matang,” tambahnya.
Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan rintisan Sekolah Rakyat. Ia menegaskan komitmennya untuk meluncurkan program ini secara resmi setelah seluruh aspek teknis dan kelembagaan siap.
Implementasi Nyata Sekolah Rakyat
Sementara itu, Prof. Mohammad Nuh menegaskan bahwa Sekolah Rakyat kini telah memasuki tahap implementasi nyata, bukan lagi sekadar wacana.
“Kalau kemarin kita masih merumuskan ide dan gagasan, sekarang ini real pelaksanaannya. Kami melihat tim Kemensos dan jejaringnya all out untuk merealisasikan program ini dengan sangat baik,” ujar Prof. Nuh.
Baca juga: Prabowo: Sekolah Rakyat Jadi Titik Harapan Baru bagi Anak Bangsa
Ia juga menekankan pentingnya penerapan tiga prinsip utama dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Prinsip pertama adalah bahwa program ini harus terukur, yakni memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi secara sistematis.
Dengan ukuran yang tepat, efektivitas program dapat dinilai secara objektif dan berkelanjutan, sehingga arah pengembangannya tetap sesuai dengan tujuan awal.
Prinsip kedua adalah keterjangkauan atau achievable, di mana perencanaan program harus realistis dan bisa dicapai oleh masyarakat luas, terutama kelompok yang paling membutuhkan.
Prinsip ketiga adalah akuntabilitas, yang menekankan bahwa setiap hasil pelaksanaan program harus dievaluasi secara transparan dan dilaporkan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan sumber daya serta pencapaian target yang telah ditetapkan.
Baca juga: Sekolah Rakyat Diapresiasi DPR, Siap Jadi Model Pendidikan Masa Depan
Prof. Nuh menjelaskan bahwa ukuran-ukuran keberhasilan akan mulai terlihat dalam tiga bulan ke depan atau satu semester pertama, dan akan diumumkan secara terbuka.
“Intinya, Kemensos sangat serius memastikan Sekolah Rakyat ini berjalan baik dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
