Poin Penting
- Pemerintah menyiapkan anggaran THR PNS 2026 sebesar Rp55 triliun dan menargetkan pencairan pada awal Ramadan.
- THR PNS menjadi bagian dari belanja negara triwulan I 2026 senilai Rp809 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
- Pencairan THR PNS diharapkan mendorong konsumsi rumah tangga dan menopang pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen.
Jakarta – Pemerintah memastikan tunjangan hari raya pegawai negeri sipil atau THR PNS tahun 2026 akan dicairkan pada awal puasa Ramadan. Anggaran THR bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri telah disiapkan sebesar Rp55 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pencairan THR PNS menjadi bagian dari strategi percepatan belanja negara pada kuartal I 2026 guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya usai menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.
Baca juga: Purbaya Siapkan Rp55 Triliun untuk THR ASN, TNI, dan Polri
THR PNS Masuk Skema Belanja Kuartal I 2026
Pemerintah memproyeksikan total belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp809 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi THR untuk PNS, TNI, dan Polri mencapai Rp55 triliun atau naik sekitar 10,22 persen dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp49 triliun.
Selain THR PNS, belanja negara diarahkan untuk mendorong konsumsi domestik dan investasi. Pemerintah mempercepat sejumlah program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp62 triliun, belanja kementerian/lembaga, serta paket stimulus ekonomi.
Dorong Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah optimistis pencairan THR PNS pada awal Ramadan akan memperkuat konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026. Momentum libur panjang, cuti bersama, serta kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai dapat menopang belanja masyarakat.
Dari sisi belanja lainnya, pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatra sebesar Rp6 triliun, dan paket stimulus ekonomi senilai Rp13 triliun.
Untuk mendorong investasi, pemerintah mempercepat pembangunan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan nilai investasi Rp90 triliun. Upaya ini juga dibarengi pembangunan sekitar 190 ribu unit rumah, baik rumah komersial, rumah subsidi, maupun program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan total anggaran mencapai Rp20 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memulai groundbreaking proyek hilirisasi Danantara senilai 7 miliar dolar AS atau setara Rp110 triliun. Secara keseluruhan, total dorongan investasi langsung yang telah diidentifikasi mencapai sekitar Rp220 triliun.
Baca juga: Tukar Uang Lebaran 2026 di Aplikasi PINTAR BI Dibuka Hari Ini, Simak Caranya!
Dengan kombinasi percepatan belanja, termasuk THR PNS, dan perbaikan penerimaan negara melalui restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 berada di atas 5,5 persen.
“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen,” kata dia.
Menurut Purbaya, target pertumbuhan tersebut tergolong ambisius. Jika tercapai, Indonesia dinilai berpeluang keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen. (*)
Editor: Yulian Saputra
