Rini Soemarno; Pertanyakan sinergi ATM. (Foto: Dok. Infobank).
Sejalan dengan banyaknya berbagai proyek infrastruktur yang akan berjalan, Sisa PMN yang belum tersalurkan ke beberapa BUMN akan selesai pada September 2015. Rezkiana Nisaputra
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku, proses pencairan sisa dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah, diperkirakan akan selesai pada September 2015.
Sebagaimana diketahui, pencairan PMN hingga semester I 2015 baru mencapai Rp7,1 triliun dari total keseluruhan yang dianggarkan dalam APBN-P tahun ini yang sebesar Rp70,37 triliun. Dengan begitu, mka sisa PMN yang belum cair mencapai Rp63,27 triliun.
“PMN memang agak sedikit lambat, tapi PMN ini kan urusan dokumen, administrasi, prosesing. Sebagian sudah dijalankan walaupun PMN sedikit terlambat,” ujar Rini di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2015.
Rini menjelaskan, bahwa sisa PMN yang belum tersalurkan kebeberapa BUMN akan selesai pada September-Oktober 2015. Hal tersebut pasalnya, sejalan dengan banyaknya berbagai proyek infrastruktur yang baru akan mulai berjalan.
“PP nya (Peraturan Presiden) bulan Agustus ini selesai, akan keluar semuanya (PMN), jadi pengeluaran akan banyak di semester II 2015,” tukasnya.
Dalam pencairan dana PNM tersebut, tercatat ada sebanyak 39 perusahaan pelat merah yang telah mendapatkan PMN, namun baru dua yang sudah menerima PMN, yakni PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya Tbk. (*)
@rezki_saputra
Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More