Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan pertemuan dalam rangka membahas penegakan hukum terhadap koperasi bermasalah setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau homologasi.
“Seperti arahan Bapak Presiden, penegakan hukum merupakan salah satu prioritas utama. Bagi Kementerian Koperasi dan UKM ada kebutuhan yang sangat urgen karena banyak koperasi bermasalah yang sudah menempuh PKPU atau homologasi, tetapi pelaksanaan putusannya tidak berjalan baik, sehingga penyelesaian kewajiban pembayaran simpanan anggota menjadi berlarut-larut,” ujar Teten dikutip Sabtu, 3 April 2022.
Menkop melanjutkan, saat ini satgas Penanganan Koperasi Bermasalah KemenkopUKM sedang menangani delapan koperasi bermasalah yang mengalami gagal bayar terhadap anggota, yaitu KSP Intidana, KSP Indosurya Cipta, KSP Sejahtera Bersama, KSP Timur Pratama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Lima Garuda, dan Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa.
“Dari delapan koperasi bermasalah tersebut, terdapat pendiri dan pengurus dari tiga KSP dalam proses pidana, yaitu dari KSP Indosurya, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Sejahtera Bersama. Untuk itu, pengurus koperasi-koperasi tersebut berupaya memenuhi kewajiban tahapan pembayaran sesuai skema homologasi yang telah ditetapkan Pengadilan,” pungkasnya.
Selain itu, MenKop menyampaikan harapan agar dalam tahap penuntutan, Jaksa dapat memohon agar barang bukti aset dapat dikembalikan kepada anggota koperasi dan bukan diserahkan kepada negara.
“Uang yang dikelola oleh tersangka atau terdakwa selaku pengurus koperasi pada dasarnya merupakan uang simpanan milik anggota koperasi yang bukan merupakan hasil kejahatan, sehingga aset yang disita menjadi barang bukti harus diperjuangkan untuk dapat dikembalikan kepada anggota koperasi yang beritikad baik,” jelas Menkop.
Teten menegaskan, perlu adanya pertimbangan oleh para penegak hukum agar tidak semua aset koperasi disita, tetapi perlu dipilah secara cermat supaya aset yang tidak terkait dengan dugaan tindak pidana dapat digunakan untuk pengembalian dana simpanan anggota koperasi (asset based resolution).
”Terkait tindak lanjut terhadap penanganan koperasi bermasalah, KemenkopUKM dapat mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk meminta Legal Opinion terhadap tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh KemenkopUKM dan Satgas dalam penanganan koperasi bermasalah,” ungkap Jaksa Agung.
Sebelumnya, pada Kamis (01/09/22) ratusan anggota koperasi KSP-SB menggelar aksi damai di sekitaran Patung Kuda, Monas, Jakarta. Mereka meminta Presiden RI untuk segera menindaklanjuti kasus gagal bayar tersebut dan memenuhi pembayaran sesuai homologasi.
Bernadus Waluyo salah satu korban KSP-SB dari Yogyakarta mengatakan, realisasi skema pembayaran uang simpanan tahap pertama tidak sesuai dengan ketentuan penundaan kewajiban pembayaran uang (PKPU) yang merujuk pada putusan homologasi PN Jakarta Pusat No.238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.Niaga/Jkt. Pst, yaitu pembayaran simpanan secara bertahap dan tahap pertama dibayarkan pada Juli 2021 dan berakhir pada Desember 2025.
“Dalam perkembangannya selama PKPU tidak terjadi pembayaran sesuai homologasi, itu membuat kami bergerak. Jadi mereka sudah tidak bisa membayar sejak 2021,” ujar Bernadus.
Lanjutnya, bila sesuai dengan homologasi KSP-SB akan membayarkan dalam jangka waktu lima tahun sebanyak 10 kali pembayaran dengan termin per enam bulan. Seharusnya pembayaran mulai bulan Juli 2021, Januari dan Juli 2022 harusnya sudah yang ketiga dan Januari 2023 yang keempat, tapi untuk pembayaran yang pertama saja belum dipenuhi.
“Pembayaran tahap pertama hanya dibayarkan Rp500.000 per anggota, seharusnya kan 4% dari portofolio jumlah uang yang tersimpan oleh anggota di dalam koperasi saja tidak terpenuhi,” ucapnya. (*) Irawati
