Nasional

Menkop Budi Arie Libatkan KPK untuk Cegah Korupsi Program Koperasi Desa

Jakarta – Pemerintah tak ingin program besar untuk pemberdayaan desa justru tergelincir oleh penyimpangan. Menteri Koperasi atau Menkop Budi Arie Setiadi lantas meminta langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ikut turun tangan mengawal pelaksanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Dalam kunjungannya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025, Menkop Budi Arie menegaskan bahwa dirinya ingin personel KPK turut terlibat dalam tim pelaksana program.

“Kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK yang ada dalam tim ini supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini,” ujar Menkop Budi Arie di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada No. Kav 4, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025.

Baca juga: Pemerintah Siap Luncurkan Kopdes Merah Putih pada 28 Oktober 2025

Anggaran Jumbo Perlu Pengawalan Ketat

Program Kopdes Merah Putih menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa. Skalanya besar, dan begitu pula anggarannya. Menurut Budi, justru karena alasan inilah program harus dikawal sejak awal agar bersih dari praktik korupsi.

“Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan antikorupsi juga untuk para pengelola kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko,” jelasnya.

Baca juga: Wamenkop Ferry Ditunjuk jadi Ketua Satgas Kopdes Merah Putih, Ini Rincian Tugasnya

Tak hanya sekadar koperasi, program Kopdes Merah Putih diharapkan bisa membawa perubahan signifikan di desa-desa. Mulai dari penguatan ekonomi, penghapusan praktik rentenir dan tengkulak, hingga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Budi menegaskan bahwa program ini akan kredibel jika melibatkan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum seperti KPK.

“Kita berharap dengan kerja sama, dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum KPK, program Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel, karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan,” imbuhnya.

Baca juga: Menkop Budi Arie Tiba-Tiba Datang ke KPK, Ada Apa?

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya audiensi tersebut. Menurutnya, pihak Kemenkop datang untuk mendiskusikan skema pencegahan korupsi yang bisa diterapkan dalam program tersebut.

“Benar, hari ini KPK dijadwalkan menerima audiensi dari Kementerian Koperasi. Pertemuan akan membahas berbagai upaya pencegahan korupsi,” ujarnya. (*)

Yulian Saputra

Recent Posts

Perjanjian RI-AS Dinilai Merugikan, Celios Layangkan 21 Poin Keberatan ke Prabowo

Poin Penting CELIOS kirim surat keberatan ke Presiden Prabowo Subianto soal perjanjian dengan Donald Trump,… Read More

8 hours ago

BSI Bidik 1 Juta Nasabah dari Produk Tabungan Umrah

Poin Penting BSI menargetkan 500 ribu hingga lebih dari 1 juta nasabah awal untuk BSI… Read More

10 hours ago

OJK Serahkan 3 Tersangka Dugaan Tindak Pidana di BPR Panca Dana ke Kejaksaan

Poin Penting OJK tuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di BPR Panca Dana dan melimpahkan… Read More

13 hours ago

BSI Tabungan Umrah Jadi Solusi Alternatif Menunggu Haji

Poin Penting PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan BSI Tabungan Umrah untuk memperkuat ekosistem… Read More

14 hours ago

Bos OJK: Banyak Pejabat Internal Ikut Seleksi Dewan Komisioner

Poin Penting Pjs Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut banyak pejabat internal ikut seleksi… Read More

14 hours ago

ShopeePay Unggul di Peta Persaingan Dompet Digital 2026 Versi Ipsos

Poin Penting ShopeePay menjadi Top of Mind 41 persen versi Ipsos, paling banyak digunakan (91… Read More

14 hours ago