Menkop Budi Arie Libatkan KPK untuk Cegah Korupsi Program Koperasi Desa

Jakarta – Pemerintah tak ingin program besar untuk pemberdayaan desa justru tergelincir oleh penyimpangan. Menteri Koperasi atau Menkop Budi Arie Setiadi lantas meminta langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ikut turun tangan mengawal pelaksanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Dalam kunjungannya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025, Menkop Budi Arie menegaskan bahwa dirinya ingin personel KPK turut terlibat dalam tim pelaksana program.

“Kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK yang ada dalam tim ini supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini,” ujar Menkop Budi Arie di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada No. Kav 4, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025.

Baca juga: Pemerintah Siap Luncurkan Kopdes Merah Putih pada 28 Oktober 2025

Anggaran Jumbo Perlu Pengawalan Ketat

Program Kopdes Merah Putih menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa. Skalanya besar, dan begitu pula anggarannya. Menurut Budi, justru karena alasan inilah program harus dikawal sejak awal agar bersih dari praktik korupsi.

“Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan antikorupsi juga untuk para pengelola kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko,” jelasnya.

Baca juga: Wamenkop Ferry Ditunjuk jadi Ketua Satgas Kopdes Merah Putih, Ini Rincian Tugasnya

Tak hanya sekadar koperasi, program Kopdes Merah Putih diharapkan bisa membawa perubahan signifikan di desa-desa. Mulai dari penguatan ekonomi, penghapusan praktik rentenir dan tengkulak, hingga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Budi menegaskan bahwa program ini akan kredibel jika melibatkan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum seperti KPK.

“Kita berharap dengan kerja sama, dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum KPK, program Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel, karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan,” imbuhnya.

Baca juga: Menkop Budi Arie Tiba-Tiba Datang ke KPK, Ada Apa?

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya audiensi tersebut. Menurutnya, pihak Kemenkop datang untuk mendiskusikan skema pencegahan korupsi yang bisa diterapkan dalam program tersebut.

“Benar, hari ini KPK dijadwalkan menerima audiensi dari Kementerian Koperasi. Pertemuan akan membahas berbagai upaya pencegahan korupsi,” ujarnya. (*)