Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik. Sebab, pajak membuat program elektrifikasi kendaraan di Indonesia kalah dengan negara kompetitor yaitu Thailand.
“Yang membedakan fasilitas bea masuk, pajak dan yang lain antara Indonesia dan kompetitor kita Thailand itu adalah pajak kendaraan bermotor. Semua insentif sama pajak kendaraan bermotor daerah yang rata-rata sebesar 12,5%, kita lebih tidak kompetitif dibandingkan Thailand,” ujar Airlangga dalam Rakornas P2DD 2022, Selasa, 6 Desember 2022.
Airlangga pun mengimbau, pemerintah daerah (pemda) untuk menghapuskan pajak untuk kendaraan listrik. Secara spesifik, penghapusan tersebut bisa dilakukan di Jakarta dan Bali.
“Kalau boleh (pajak) elektrifikasi ini di nol kan sehingga kita apple to apple dengan Thailand,” tegas Airlangga.
Dia mengakui, bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan terbesar di daerah. Namun, Airlangga tetap meminta pajak kendaraan listrik tetap dihapuskan demi meningkatkan minat masyarakat.
“Kalau nggak pusat elektrifikasi otomotif larinya ke Thailand, ini yang di luar pemerintah pusat. Namun, dengan UU HKPD tentu ini bis akita harmonisasikan,” kata Airlangga. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan lalu di periode 28 Oktober hingga 1… Read More
Jakarta - Kandidat Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris dan Donald Trump, saat ini tengah bersaing… Read More
Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) perihal hapus tagih… Read More