Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto. (Foto: Zaenal Abdurrani)
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan masih ada sebanyak 301 atau sekitar 55 persen Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengeluh soal kendala infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk percepatan digitalisasi.
“Saat ini masih 55 persen atau 301 Pemda yang menyatakan masih ada kendala infrastruktur TIK,” ujar Airlangga dalam Rakornas P2DD, di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023.
Baca juga: Perry Warjiyo Beberkan Tiga Peran BI dalam Percepat Digitalisasi Daerah
Padahal, kata Airlangga, berkaca dari pengalaman Kartu Prakerja yang sudah berhasil menjangkau 514 Kabupaten/Kota, yang telah melayani 17 juta masyarakat secara langsung. Seharusnya infrastuktur TIK sudah tidak lagi menjadi kendala.
“Jadi sebetulnya kendala TIK bukan menjadi masalah, apalagi payment system dari pada Pemda ini frekuensinya tidak setinggi di consumer market, jadi ini ke institusi sehingga seharusnya ini bisa dikelola,” tegas Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa salah satu yang dapat mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan ekonomi digital dan infrastruktur digital.
Baca juga: Kemenkeu Kucurkan Insentif Fiskal 2023 Rp4 Triliun, Ini Alokasinya
“Dan tentu saja fokus pembangunan Indonesia terutama APBN di bidang peningkatan kualitas SDM karena infrastruktur digital dan infrastruktur hard serta infrastruktur lainnya hanya akan memberikan peningkatan produktivitas apabila ditunjang oleh kualitas SDM yang baik,” ungkap Menkeu. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More