Jakarta – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan beberapa risiko yang harus diwaspadai untuk menghadapi tahun 2023 yang penuh ketidakpastian dalam mempetahankan dan menumbuhkan perekonomian nasional.
Risiko tersebut, pertama yaitu dari sisi ekspor. Menurutnya, ekpor adalah sumber dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di tahun depan pertumbuhannya tidak akan tinggi.
“Kemarin kita mendapatkan pertumbuhan ekspor yang bisa di atas 20% bahkan bisa di atas 30%, itu akan kembali normal karena basisline-nya juga sudah tinggi. Tapi tahun depan mungkin tidak akan bertahan karena environment globalnya mulai mengerosi faktor-faktor dari negara tujuan ekspor,” ungkap Sri Mulyani dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu, 12 Desember 2022.
Namun, hal tersebut tidak membuat Indonesia menyerah. India saat ini mulai dibidik untuk menjadi tujuan ekpor baru bagi Indonesia, karena India mulai membuka diri setelah melakukan reformasi kebijakan.
“Ekspor ke Timur Tengah juga bertumbuh. Karena harga minyak sebagai komoditas unggulan mereka sedang tinggi, mereka perlu diperhitungkan menjadi negara tujuan ekspor,” jelas Sri Mulyani.
Kedua, investasi. Menurutnya, Indonesia harus menjaga pertumbuhan investasinya di angka 6% – 7%. Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa aset-aset negara banyak yang tidak produktif sehingga tidak ada capital inflow. Sehingga, Menkeu menegaskan agar adanya perbaikan dari kebijakan investasi.
“Artinya aset dan capital inflow menjadi hal yang tidak hanya menjadi angka statistik, sehingga investasi kita tidak akan tergantung hanya kepada PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang akan kita tetap jaga, namun juga karena suku bunga cenderung meningkat secara global tentu akan memengaruhi appetite dan risiko investasi,” katanya.
Kemudian, dari sisi konsumsi rumah tangga, hal ini perlu dijaga supaya daya beli masyarakat tetap tinggi sehingga perekonomian tetap tumbuh. Pemerintah juga telah memberikan subsidi kompensasi sebesar di atas Rp500 triliun pada tahun ini dan tahun depan rencananya bantuan sosial mencapai Rp470 triliun.
“Itu untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan jaring pengaman sosial, terutama kepada kelompok yang vulnerable,” imbuhnya. (*)
