Jakarta–Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia relatif tinggi. Demikan disampaikan Menteru Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada acara Investor Gathering di kantor Kemenkeu, Jakarta pada Senin, 7 Desember 2015.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) denominasi rupiah berada di kisaran 37%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Jepang misalnya, angkanya hanya mencapai sekitar 9%.
Bambang mengatakan, bahwa dalam jangka pendek, harus ada mekanisme pasar untuk menekan tingginya angka kepemilikan asing ini.
“Dalam jangka pendek kita harus upayakan turun nilainya kepemilikan asing. Harus ada market mechanism (mekanisme pasar). Market mechanism ini muncul kalau ada basis investor domestik yang besar dan makin kuat,” jelas dia.
Masih kata Bambang, jika surat utang sudah didominasi domestik, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ideal dapat terwujud.
“Idealnya APBN kita dari rakyat untuk rakyat,” kata dia. Artinya, pengeluaran dari APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun di sisi sumber juga berasal dari rakyat itu sendiri, dengan kepemilikan surat utang oleh domestik. (*) Rezkiana Nisaputra
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More