PARA pelaku ekonomi di sektor swasta menaruh harapan ke Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan (Menkeu) yang menggantikan Sri Mulyani September lalu. Sama-sama berlatar belakang ekonom, tapi Purbaya telah lima tahun memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Mazhab keduanya berbeda. SMI yang berasal dari kampus lebih pro stabilitas dengan menghemat fiskal. Purbaya yang berasal dari pasar lebih pro growth serta mendorong kredit untuk menggerakan sektor riil dan menciptakan permintaan pasar. Menurut seorang bankir senior, pergantian menkeu tersebut lebih disebabkan oleh dua hal.
Satu, SMI tidak berhasil meningkatkan pendapatan negara untuk kebutuhan fiskal sehingga kekuarangannya dia tutup dengan pinjaman selama 15 tahun dia menjabat sebagai menkeu. Akibatnya, 15 persen dari biaya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah membayar bunga.
Baca juga: Menkeu Purbaya Siap Lunasi Tunggakan Kompensasi Rp55 Triliun ke BUMN
Dua, SMI duduk di kursi menkeu pemerintahan Prabowo karena koneksi politik dan bukan karena kesuksesan menangani kelembagaan pemerintah.
“Dia tidak bisa menangani transformasi yang dibutuhkan di kelembagaan penerimaan negara seperti direktorat jenderal pajak dan bea cukai serta lainya. Jadi seperti panglima militer tapi belum pernah pegang pleton, batalyon atau divisi,” ujarnya sumber tersebut kepada Infobank September lalu.
Dalam komunikasi maupun kebijakannya, Purbaya tampak tedeng aling-aling dan tidak punya kepentingan politik atau jabatan. Dengan tegas dia mengatakan, lambatnya pergerakan ekonomi yang terjadi belakang ini dipengaruhi oleh dua otoritas yaitu Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) mengeringkan likuiditas di sistem financial. Akibatnya, ekonomi melambat, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana, ekonomi masyarakat tertekan, dan akhirnya meletus aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
Baca juga: Menkeu Purbaya Pastikan Subsidi dan Kompensasi akan Dibayar Oktober 2025
Menurut Purbaya, ekonomi Indonesia bisa jatuh jika tidak segera diperbaiki sistemnya. “Ini jebakan ekonomi tinggal nunggu jatuhnya, kalau tidak cepat-cepat diperbaiki. Kalau diperbaiki pertumbuhan ekonomi bisa-lah 6 persen atau 6,5 persen, apalagi kalau kita perbaiki engine-engine yang lain,” ujarnya seperti dikutip Majalah Infobank Nomor 570 Oktober 2025.
Apa yang harus diperbaiki dari dalam sistem perekonomian Indonesia dan bagaimana bank-bank pelat merah mengucurkan kredit dari guyuran Rp200 triliun dana pemerintahan dari rekening Bank Indonesia?
Selengkapnya, baca wawancara khusus Purbaya Yudhi Sadewa dengan Karnoto Mohamad dari Infobank dalam Kajian Infobank Financial and Banking Outlook 2026, di Majalah Infobank Nomor 570 Oktober 2025. (*)
