Aneka Langkah Strategis
Pertanyaannya, bagaimana menyikapi datangnya bulan Ramadhan?
Pertama, memelihara pasokan bahan pokok. Sekalipun hal ini merupakan ”hajatan” yang terus berulang setiap tahun, tetapi tidak jarang pasokan masih menjadi kendala. Akibatnya macam-macam seperti kenaikan harga bahan pokok dan tentu saja kenaikan impor.
Dengan demikian, muncullah gejolak harga pangan (volatile food). Padahal daya beli (purchasing power) masyarakat level menengah ke bawah masih belum pulih benar. Di sisi lain, ketika impor naik kemungkinan harga bahan pokok akan semakin tinggi lantaran biaya operasional pun naik.
Oleh karena itu, pemerintah sudah sepatutnya terus meningkatkan ketersediaan bahan pokok. Selain itu, pemerintah juga mempunyai data ketersediaan bahan pokok yang valid dan kredibel sehingga tidak membuat jumlah impor bahan pokok yang keliru.
Di sinilah peran dan tantangan bagi Kementerian Perdagangan dan Bulog untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sesuai dengan Perpres Nomor 48/2016, terdapat 11 jenis pangan yang ditetapkan pemerintah yakni beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabai, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam.
Data yang valid dan kredibel itu juga dapat mendorong atau menekan pengeluaran anggaran kementerian. Upaya itu amat penting dan mendesak di tengah upaya pemerintah untuk mengendalikan anggaran. Mengapa demikian? Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini pemerintah sedang memusatkan perhatian untuk membangun dan menyelesaikan proyek-proyek infrastuktur sebagai pilar utama dalam menyuburkan pertumbuhan ekonomi selain peningkatan investasi.
Oleh karena itu, dewasa ini pemerintah terus menggali aneka dana untuk menuntaskan proyek infrastruktur. Untuk membiayai proyek infrastruktur pada 2014-2019, Indonesia membutuhkan dana Rp6.541 triliun. APBN hanya mampu membiayai Rp1.555 triliun atau sekitar 24% dari kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur itu. Untuk menutup gap antara kebutuhan dan ketersediaan dana APBN, pemerintah membuat skenario pembiayaan. Dana itu menurut rencana diperoleh dari penerbitan obligasi dan penarikan pinjaman Rp3.272 triliun, badan usaha milik negara Rp312 triliun, kerja sama pemerintah, dan swasta Rp1.308 triliun serta pembiayaan di luar APBN Rp93 triliun (Harian Kompas, 5 Mei 2017). (Bersambung ke halaman berikutnya)
