Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Erman Subekti)
Jakarta - Istilah family office kembali mencuat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana negara untuk membiayai proyek tersebut.
“Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
Baca juga: Purbaya Ogah Danai Proyek Family Office Usulan Luhut dari APBN, Ini Alasannya
Proyek family office ini merupakan gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang telah ia usung sejak 2024 dan rencananya akan dibangun di Bali.
Family office adalah perusahaan swasta yang mengelola kekayaan, investasi, dan urusan finansial keluarga "super kaya". Fungsinya menjaga serta mendistribusikan kekayaan lintas generasi agar tetap produktif.
Berbeda dengan lembaga keuangan umum, family office biasanya bekerja secara eksklusif hanya untuk satu keluarga besar atau sekelompok individu beraset tinggi. Layanan yang diberikan meliputi manajemen investasi, perencanaan pajak, filantropi, hingga pengelolaan aset lintas negara.
Baca juga: Purbaya Pede Ekonomi RI Kuartal IV 2025 Tembus 5,67 Persen
Luhut sempat menjelaskan, family office dapat menjadi pintu masuk investasi dari orang-orang super kaya dunia ke Indonesia.
"Mereka (orang superkaya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut melalui akun resmi Instagram-nya @luhut.pandjaitan, Senin, 1 Juli 2024.
Misalnya, seseorang menempatkan dana sebesar 10 juta-30 juta dolar AS di Indonesia. Dana tersebut akan diputar dalam proyek strategis seperti hilirisasi dan pengolahan rumput laut. Selama diinvestasikan di Indonesia, uang itu ikut menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja.
"Indonesia punya peluang yang besar dan harus diambil peluang ini dan tentu harus menguntungkan Indonesia," beber Luhut.
Baca juga: Prabowo Angkat Luhut jadi Ketua DEN, Airlangga Hartarto Buka Suara
Menurut mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, pembentukan family office di Indonesia bersifat sukarela namun potensial. Pemerintah menargetkan mampu menarik 5 persen dari total dana kelolaan family office global yang mencapai 11,7 triliun dolar AS.
"Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, ini sudah bicara angka 500 miliar dolar AS dalam beberapa tahun ke depan. Ini kan peluang nanti akan dikaji lintas sektor dan ini merupakan peluang tambahan," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Page: 1 2
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More