Analisis

Mengapa Komisioner OJK Steril dari Orang Partai

oleh Eko B. Supriyanto

 

SEHARI setelah Panitia Seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diumumkan, banyak pihak mulai bisik-bisik, siapa yang bakal menjabat sebagai Dewan Komisioner (DK) yang baru. Kalangan industri menginginkan ada wakil industri yang duduk menjadi salah satu anggota dan tidak menginginkan orang partai serta kaki tangan partai menjadi anggota DK.

Menurut survei yang dilakukan terhadap 100 bankir penting Indonesia, tidak ada satu bankir pun yang setuju jika orang partai atau politisi yang duduk menjadi anggota DK. Survei itu menyebutkan, komposisi anggota DK sebaiknya ada perwakilan dari industri dan tidak seluruhnya dari unsur birokrat atau pegawai negeri sipil (PNS) seperti sekarang.

(Baca juga: Bank Bakal Kena “Palak” Lagi)

Kendati demikian, DK yang ada sekarang harus diakui juga relatif berhasil. Bayangkan, mendirikan dan membangun tim sebesar OJK tentu tidak mudah. Apalagi, tenaga pengawasnya pinjaman dari Bank Indonesia (BI)—yang tahun ini balik lagi ke BI berjumlah 350 tenaga pengawas. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2 3 4 5

Paulus Yoga

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

2 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

2 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

2 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

2 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

3 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

5 hours ago