Analisis

Mengapa Komisioner OJK Steril dari Orang Partai

oleh Eko B. Supriyanto

 

SEHARI setelah Panitia Seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diumumkan, banyak pihak mulai bisik-bisik, siapa yang bakal menjabat sebagai Dewan Komisioner (DK) yang baru. Kalangan industri menginginkan ada wakil industri yang duduk menjadi salah satu anggota dan tidak menginginkan orang partai serta kaki tangan partai menjadi anggota DK.

Menurut survei yang dilakukan terhadap 100 bankir penting Indonesia, tidak ada satu bankir pun yang setuju jika orang partai atau politisi yang duduk menjadi anggota DK. Survei itu menyebutkan, komposisi anggota DK sebaiknya ada perwakilan dari industri dan tidak seluruhnya dari unsur birokrat atau pegawai negeri sipil (PNS) seperti sekarang.

(Baca juga: Bank Bakal Kena “Palak” Lagi)

Kendati demikian, DK yang ada sekarang harus diakui juga relatif berhasil. Bayangkan, mendirikan dan membangun tim sebesar OJK tentu tidak mudah. Apalagi, tenaga pengawasnya pinjaman dari Bank Indonesia (BI)—yang tahun ini balik lagi ke BI berjumlah 350 tenaga pengawas. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2 3 4 5

Paulus Yoga

Recent Posts

Dana THR 2026 Siap Dicairkan, Purbaya: Tinggal Tunggu Pengumuman Presiden

Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More

11 mins ago

Bank Mandiri Hadirkan Program Berbagi Takjil di Menara Mandiri Sudirman

Poin Penting Bank Mandiri sediakan berbuka puasa di Menara Mandiri lewat Livin’ by Mandiri. Program… Read More

51 mins ago

Bank OCBC NISP Mau Buyback Saham Rp1 Miliar, Ini Tujuannya

Poin Penting Bank OCBC NISP rencanakan buyback saham Rp1 miliar untuk remunerasi variabel manajemen dan… Read More

1 hour ago

BGN Janji Tindaklanjuti Menu MBG Ramadan yang Melenceng dari Anggaran

Poin Penting BGN siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait polemik menu MBG Ramadan. Anggaran bahan baku MBG ditetapkan Rp8.000–Rp10.000 per… Read More

1 hour ago

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Januari 2026 Anjlok 14 Persen

Poin Penting Penerimaan kepabeanan dan cukai Januari 2026 tercatat Rp22,6 triliun (6,7 persen pagu APBN),… Read More

1 hour ago

KSPN Kritik Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India untuk Kopdes Merah Putih

Poin Penting Presiden KSPN Ristadi meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan untuk… Read More

2 hours ago