Jakarta – Kepala Ekonom BNI, Ryan Kiryanto memperkirakan peluang penurunan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) cukup besar.
Hal ini mempertimbangkan ekspektasi inflasi yang rendah (3,3% FY) dan arah gerakan suku bunga acuan di sejumlah negara yang menurun bahkan ada yang negatif, termasuk penurunan GWM dan kebijakan quantitative easing.
“Maka ada peluang BI dalam RDG BI besok, Kamis, 19 September 2019, menurunkan bunga acuan (BI7DRRR) sebesar 25 bps menjadi 5,25%. Sementara Lending facility rate dan Deposit facility juga akan turun 25 bps,” ujar Ryan Kiryanto, Rabu, 18 September 2019.
Langkah ini kata Ryan dimaksudkan untuk memberikan stimulan bagi perbankan untuk meningkatkan ekspansi kreditnya seiring dengan melonggarnya likuiditas bank sehingga momentum pertumbuhan tetap bisa dilanjutkan.
Kalaupun RDG BI belum akan menurunkan BI rate di RDG besok, maka terbuka peluangnya RDG BI mengeluarkan kebijakan makroprudensial untuk membantu melonggarkan likuiditas bank dengan cara merelaksasi ketentuan GWM yang diturunkan atau bisa pula dengan merelaksasi aturan tentang RIM yang semangatnya juga menstimulasi suku bunga simpanan bergerak turun supaya permintaan kredit melonjak guna menopang pertumbuhan ekonomi.
Dengan begitu tambahnya BI bisa memilih menggunakan kebijakan moneter melalui penurunan BI rate atau menggunakan kebijakan makroprudensial melalui mekanisme RIM, GWM atau lainnya.
“Agak sulit bagi BI untuk menggunakan kedua kebijakan tadi sekaligus (bauran kebijakan) dalam keputusan RDG BI besok karena faktor eksternal (trade war, Brexit, geopolitik) yang masih membayangi,” jelasnya. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More