Poin Penting
- Bank Indonesia (BI) resmi berdiri pada 1953 menggantikan De Javasche Bank pasca nasionalisasi.
- Lima tokoh menjabat Gubernur BI di era Orde Lama, dimulai dari Sjafruddin Prawiranegara hingga Teuku Jusuf Muda Dalam.
- Jusuf Muda Dalam menjadi Gubernur BI terakhir di era Orde Lama, dikenal kontroversial dan dijatuhi hukuman mati karena kasus korupsi.
Jakarta – Sebelum lahirnya Bank Indonesia (BI), peran bank sentral ini berada di bawah kontrol De Javasche Bank (DJB), yakni lembaga keuangan yang didirikan Belanda.
Pada 1949, Belanda pun mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), meski saat ini masih berada dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
Hingga akhirnya pemerintah memutuskan DJB menjadi bank sirkulasi untuk RIS, sementara Bank Negara Indonesia menjadi bank pembangunan.
Pada 17 Agustus 1950, pemerintahan RIS dibubarkan dan Indonesia berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lalu pada 1953, terbitlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, yang mana mengesahkan BI sebagai pengganti De Javasche Bank.
Baca juga: Gubernur BI Perry Warjiyo Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden Prabowo
Menariknya, sepanjang perjalanannya, para pemimpin DJB selalu dihuni oleh orang Belanda dan disebut sebagai Presiden.
Singkat cerita, sebutan bagi jabatan tertinggi di bank sentral Indonesia lalu beralih menjadi gubernur. Tercatat, nama Syafruddin Prawiranegara menjadi Gubernur BI pertama hingga 1958.
Diketahui, masa jabatan kepemimpinan Gubernur BI berlangsung selama lima tahun. Pada era Orde Lama, ada lima orang yang pernah menduduki jabatan tersebut.
Lantas Siapa saja Gubernur BI di era Orde Lama? Berikut Daftarnya
1. Sjafruddin Prawiranegara (1953–1958)
Menukil laman BI, Ia menduduki jabatan Gubernur BI pertama (1953-1958) sebagai hasil dari nasionalisasi DJB.
Nah, salah satu yang menonjol di masa kepemimpinannya adalah keteguhannya dalam menjalankan fungsi utama bank sentral sebagai penjaga stabilitas nilai rupiah serta pengelolaan moneter.
Sjafruddin juga orang pertama yang menyampaikan usulan agar pemerintah RI segera menerbitkan mata uang sendiri sebagai atribut kemerdekaan Indonesia untuk mengganti beberapa mata uang asing yang masih beredar.
