Faktor Kunci Keberhasilan
Pertumbuhan sektor properti akan semakin bersinar. Faktor kunci keberhasilan (key success factors) apa saja yang mendukungnya?
Pertama, pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,01% per kuartal I-2017 menjadi faktor pendorong (pushing factor) yang bernas. Kita patut bersyukur. Coba bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN Filipina 6,60%, Vietnam 5,10%, Malaysia 4,50%, Thailand 3% dan Singapura 2,50%.
Tengok pula pertumbuhan ekkonomi negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol 3% yang dibayangi Inggris 2,10%, Jerman 1,20% dan Italia 1%. Artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menggembirakan. Sektor properti dipercaya dapat menyuburkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Apa pasal? Pasalnya, sektor properti dapat mendorong paling tidak 170 bisnis ikutan lainnya untuk bersama-sama bangkit. Ambil contoh, arsitektur, pasir, semen, kayu (kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela, kaso), keramik, cat, besi, kawat, baja ringan, batu bata dan batu kali, kunci, lampu, taman, listrik, mebel, wall paper dan kordin.
Sektor konstruksi memberikan kontribusi 10,38% pada produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2016. Jangan lupa bahwa kredit konstruksi masuk dalam kredit properti. Dengan demikian, sektor konstruksi menduduki peringkat keempat setelah sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Sektor konstruksi sangat berkaitan dengan sektor infrastruktur dalam mendukung program nasional seperti ketahanan air dan pangan, konektivitas antardaerah dan penyediaan perumahan dan permukiman.
Kedua, sektor properti sanggup menyerap ribuan tenaga kerja. Kajian Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sektor properti mampu menyerap tenaga kerja 8 juta orang atau setara 6,62% dari seluruh total tenaga kerja.
Di negara-negara maju, kontribusi sektor properti lebih tinggi daripada sektor konstruksi. Tetapi di Indonesia, sektor properti baru memberikan kontribusi sekitar 3% terhadap PDB. Hal itu justru menegaskan bahwa sektor properti masih membuka peluang bisnis yang amat luas terlebih karena pemerintah sudah memberikan berbagai stimulus atau insentif sebagaimana telah diutarakan di atas. Artinya, sektor properti mampu menekan laju tingkat pengangguran terbuka yang kini mencapai 5,61% atau 7,03 juta orang per Agustus 2016.
Ketiga, perubahan skema pembiayaan perumahan bersubsidi. Saat ini skema pembiayaan perumahan model FLPP telah diganti dengan program subsidi selisih bunga. Skema FLPP sesungguhnya merupakan dana bergulir yang tidak diatur dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, FLPP ditangani Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.
Apa itu program subsidi selisih bunga? Program subsidi selisih bunga itu bertujuan untuk lebih menjamin kepastian dan keberlangsungan atau kelestarian pendanaan rumah bersubsidi. Kok bisa? Lantaran pendanaan program subsidi selisih bunga itu diatur dalam APBN.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan menjadi kuasa pengguna anggaran program pembiayaan subsidi selisih bunga. Anggaran program subsidi selisih bunga itu sudah efektif mulai Agustus 2016 sebesar Rp2 triliun.
Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa Kementerian PUPR wajib menjamin peningkatan anggaran program pembiayaan subsidi selisih bunga. Hal itu sangat diperlukan mengingat harga bahan pembangunan perumahan akan terus naik setiap tahun.
Keempat, perlu dicatat bahwa kini makin banyak bank yang terjun menggarap KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA). Katakanlah, 10 bank nasional papan atas Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Panin, Maybank Indonesia (dulu BII), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Bahkan bank nasional papan atas mampu menawarkan suku bunga KPR lebih kompetitif dengan bekerja sama dengan pengembang besar. Hal ini akan semakin membuat calon nasabah KPR untuk lebih tertarik mengambil KPR.
Berbekal aneka stimulus dan kunci sukses keberhasilan demikian, sektor properti terutama KPR akan tumbuh lebih subur ke depan. (*)
Penulis adalah pengamat perbankan
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penermaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Oktober 2024 mencapai… Read More
Jakarta - Kinerja fungsi intermediasi Bank Jasa Jakarta (Bank Saqu) menunjukkan hasil yang sangat baik… Read More
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan internasional. Termasuk… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di perbankan… Read More
Jakarta - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menargetkan jumlah agen asuransi umum mencapai 500 ribu… Read More
Jakarta - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memajukan ekonomi lokal dan… Read More