Moneter dan Fiskal

Menanti Transparansi Kemenkeu dalam Publikasi APBN Kita yang Tertunda

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum merilis data kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Januari 2025, yang seharusnya diumumkan pada akhir Februari lalu.

Publikasi APBN Kita merupakan laporan Kementerian Keuangan yang mencakup kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk transparansi fiskal kepada masyarakat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan, konferensi pers terkait APBN akan dilaksanakan pekan depan untuk merilis realisasi Januari dan Februari 2025.

“Iya, inshaallah minggu depan. Tunggu saja ya,” ujar Deni saat dihubungi Infobanknews, Jumat, 7 Maret 2025.

Baca juga: Kemenkeu Sebut Anggaran Rp71 T untuk MBG Tak Bebani APBN, Ini Penjelasannya

Biasanya, publikasi APBN Kita dilakukan setiap akhir bulan. Untuk realisasi Januari, laporan biasanya dirilis pada Februari, dan seterusnya.

Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, APBN Kita adalah publikasi bulanan yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

Pendapatan negara merupakan sumber utama pendanaan pembangunan nasional. Belanja negara digunakan untuk melaksanakan program-program prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pembiayaan negara berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam menjalankan APBN.

Tantangan Fiskal di Tengah Penundaan Rilis APBN

Di tengah penundaan rilis APBN Kita, pemerintah juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kendala dalam implementasi core tax, efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, serta penyesuaian anggaran bagi kementerian, lembaga, dan daerah.

Sementara itu, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai, absennya publikasi APBN Kita menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kondisi keuangan negara, efektivitas kebijakan fiskal, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.

Salah satu alasan yang dikemukakan Kemenkeu terkait keterlambatan ini adalah jadwal padat pejabat tinggi kementerian.

Baca juga: Kurangnya Transparansi APBN Dinilai Berisiko Guncang Ekonomi Nasional

Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, laporan APBN Kita hampir selalu dirilis tepat waktu sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Kemungkinan lain yang perlu dicermati adalah kondisi penerimaan negara yang tidak sesuai target. Dalam laporan APBN 2024, pendapatan negara dari sektor perpajakan dan non-pajak mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi global serta melemahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia, seperti batu bara dan minyak sawit.

“Jika penerimaan negara menurun secara signifikan, ini bisa menjadi alasan mengapa pemerintah menunda rilis data APBN,” kata Achmad dalam keterangannya.

Achmad menambahkan bahwa publikasi laporan yang menunjukkan penurunan pendapatan bisa berdampak pada sentimen negatif di pasar keuangan dan mengurangi kepercayaan investor. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Chubb Life Dorong Penetrasi Asuransi Kesehatan Lewat Produk Penyakit Kritis

Poin Penting Chubb Life Insurance Indonesia meluncurkan produk My Critical Illness Protection untuk meningkatkan penetrasi… Read More

11 seconds ago

OJK Dukung Rencana Purbaya Ubah PNM jadi Bank UMKM

Poin Penting OJK menyatakan akan mengikuti dan mendukung keputusan akhir Kementerian Keuangan terkait rencana pengambilalihan… Read More

15 mins ago

Asing Net Sell Rp1,77 Triliun, Saham BMRI, BBRI, dan ANTM Paling Banyak Dilego

Poin Penting Net foreign sell tembus Rp1,77 triliun, didominasi sektor keuangan (perbankan besar) dan energi,… Read More

39 mins ago

Trump Umumkan Gencatan Senjata 2 Pekan dengan Iran, Ini Syaratnya

Poin Penting: Presiden AS Donald Trump menetapkan gencatan senjata dua pekan sebagai hasil komunikasi dengan… Read More

45 mins ago

Mirae Asset Sebut Tekanan Eksternal Masih Bayangi IHSG dan Rupiah

Poin Penting Sentimen risk-off masih dominan, terlihat dari IHSG yang sempat turun di bawah 7.000… Read More

59 mins ago

Cadangan Devisa Indonesia Menyusut jadi USD148,2 Miliar, Ini Penjelasan BI

Poin Penting Cadangan devisa RI turun menjadi USD148,2 miliar per Maret 2026 dari USD151,9 miliar… Read More

1 hour ago