Poin Penting:
- MBG Watch mempertanyakan kelanjutan program saat penyidikan dugaan korupsi belum selesai.
- Koalisi meminta program dihentikan dan anggarannya dialihkan ke pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.
- Kejaksaan Agung masih menyidik perkara dengan tujuh tersangka, tetapi telah menghentikan pengumpulan data di daerah.
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Koalisi MBG Watch mempertanyakan alasan pemerintah tetap menjalankan program tersebut di tengah penyidikan dugaan korupsi yang belum rampung di Kejaksaan Agung.
Koalisi itu menyampaikan sikap saat menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Rabu (15/7/2026). Mereka menilai program MBG telah menyimpang dari tujuan awal penanganan stunting.
Koalisi juga mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi hingga tuntas. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program.
Baca juga: Kejagung Hentikan Pendataan Dapur MBG, Ada Apa?
MBG Dinilai Sarat Masalah Tata Kelola
Koalisi MBG Watch menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah. Pertama, menghentikan program MBG, serta membubarkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kedua, mengusut tuntas dugaan korupsi hingga tingkat tertinggi. Ketiga, mengalihkan seluruh anggaran program ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Koalisi menilai potensi kebocoran anggaran muncul sejak awal pelaksanaan. Dana yang seharusnya menyasar kelompok rentan disebut menyusut akibat dugaan korupsi.
Mereka juga menyoroti pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada BGN. Penilaian itu dinilai tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
“Kasus korupsi MBG masih belum tuntas dan MBG masih jalan di tengah carut marut tata keola. Lebih baik alihkan anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlinsos untuk warga miskin,” tegas Annete.
Koalisi Soroti Politisasi dan Keterlibatan Aparat
Koalisi juga menyoroti pengelolaan SPPG dan penunjukan vendor. Mereka menilai proses tersebut tidak lagi mengutamakan pemberdayaan ekonomi lokal.
Menurut koalisi, pengelolaan program dikuasai jaringan partai politik, kepolisian, dan militer. Kondisi itu dinilai mempersempit ruang kritik masyarakat.
Agus Sarwono mengatakan persoalan sudah muncul sejak tahap perencanaan. Namun, peringatan yang disampaikan sejak tahun lalu disebut tidak ditindaklanjuti.
“Proyek MBG ini jelas gagal sejak dalam perencanaan, karena 10 bulan mereka kerja tanpa regulasi. Kita sudah mengingatkan sejak tahun lalu ada masalah di tata kelola, yang seharusnya dibenahi, tapi mereka tidak melakukan apa pun,” jelas Agus Sarwono, perwakilan Koalisi MBG Watch.
“Saya ingin menantang Prabowo untuk berani mengatakan program ini gagal sehingga harus dihentikan,” lanjutnya.
Baca juga: Purbaya Soal Realita Program MBG di Lapangan: Pemerintah Tak Tutup Mata
Koalisi juga menilai pelaksanaan program memicu gangguan ekonomi. Peta sebaran SPPG disebut mendorong kenaikan harga pangan dan menekan daya beli masyarakat.
Penyidikan Berjalan, Pengumpulan Data Dihentikan
Di sisi lain, Kejaksaan Agung masih menyidik dugaan korupsi tata kelola MBG. Saat ini tujuh orang telah ditetapkan tersangka, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.
Namun, Kejagung menerbitkan Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 10 Juli 2026. Surat itu memerintahkan seluruh Kejaksaan Tinggi menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan penghentian dilakukan setelah masa pendataan selesai. Langkah itu bertujuan mencegah penyalahgunaan pelaksanaan di daerah.
Baca juga: Deretan Kasus Megakorupsi yang Ditangani Jampidsus Febrie Adriansyah, Ada Jiwasraya, Timah hingga MBG
Sebelumnya, Jampidsus meminta seluruh Kejaksaan Tinggi menginventarisasi berbagai persoalan pelaksanaan program. Instruksi tersebut kemudian dihentikan melalui surat terbaru.
Menanggapi polemik di Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menegaskan tidak melakukan penggeledahan maupun pemeriksaan terhadap pengelola SPPG. Kegiatan yang dilakukan hanya berupa pengumpulan data dan keterangan secara persuasif.
Koalisi MBG Watch menegaskan kelanjutan MBG kini bergantung pada langkah pemerintah dan aparat penegak hukum. Mereka meminta evaluasi menyeluruh sebelum program terus dilanjutkan.
“Kalau mau ekonomi kita baik-baik saja, lakukan kebijakan dengan benar, hentikan MBG, evaluasi total, maka IHSG akan kembali pulih,” tegas Media Askar, Juru Bicara MBG Watch. (*)
Editor: Yulian Saputra
