Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu masuknya mereka ke dalam bursa kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kedua menteri tersebut yakni, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas.
Saat diberikan pertanyaan apakah sudah mendapatkan tawaran masuk ke kabinet Prabowo, Airlangga menjawab dirinya masih fokus kerja untuk sisa jabatannya yang akan selesai pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Baca juga: Menko Airlangga Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Siap Gaspol Pengembangan KEK
“Waduh.. Kita masih kerja aja dulu,” ujar Airlangga kepada Wartawan di Kantornya, Kamis, 3 Oktober 2024.
Sementara itu, Azwar Anas yang juga ditanyai pertanyaan serupa, dia pun menjawab hal yang sama yaitu, saat ini ia menjalankan tugas sebagai Menteri PANRB yang akan bekerja menunaikan kewajibannya.
“Wah nggak ngerti saya. Nggak ngerti saya. Saya pokoknya sekarang sebagai menteri bekerja menunaikkan tugas,” ujar Anas.
Baca juga: Siasat Pemerintahan Prabowo Genjot Ekonomi RI hingga 8 Persen
Sebelumnya, dikabarkan Airlangga masuk bursa kabinet pemerintahan Prabowo yang akan kembali menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Sementara, Azwar Anas juga dikabarkan akan menjabat dengan posisi yang sama saat ini, yaitu sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More