Categories: Moneter dan Fiskal

Makin Besar, Dana Abadi Bidang Pendidikan Sudah Sentuh Rp99,11 Triliun

Jakarta – Pemerintah telah melakukan penempatan dana sebesar Rp99,11 triliun dalam bentuk dana abadi di bidang pendidikan. Jumlah ini adalah akumulasi sejak tahun 2010 hingga 2021 yang merupakan bagian dari alokasi anggaran di sektor pendidikan yang disisihkan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Meirijal Nur mengungkapkan pemerintah terus konsisten dalam komitmennya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Di sepanjang 2021, anggaran yang dialokasikan untuk dana abadi mencapai Rp20 triliun. Sedangkan, alokasi pada 2022 juga memiliki nominal yang sama di Rp22 triliun.

“Di tahun 2021, alokasinya (dana pendidikan) sebesar Rp20 triliun dan di 2022 alokasinya sebesar Rp20 triliun juga. Itu belum semuanya dicairkan sesuai dengan tahapan prosesnya. Kalau dijumlahkan hingga akhir 2021 dan ditambah alokasi 2022, jumlah dana abadi bidang pendidikan yang dikelola LPDP menjadi sekitar Rp120 triliun,” jelas Meirijal Nur pada paparannya, Jumat, 10 Juni 2022.

Total akumulasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2021 tersebut juga terbagi menjadi 4 cabang. Masing-masing alokasi dana abadi tersebut, yaitu Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp81,1 triliun, Dana Abadi Penelitian Rp8 triliun, Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp7 triliun, dan Dana Abadi Kebudayaan Rp3 triliun.

Hasil pengelolaan dana abadi tersebut digunakan untuk memberikan program layanan beasiswa, peningkatan kompetensi, dan pendanaan riset. Adapun jenis program layanan beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP adalah Beasiswa Umum, Beasiswa Targeted, dan Beasiswa Afirmasi. Pengelolaan dana abadi ini dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Hingga akhir tahun 2021, LPDP telah memberikan beasiswa kepada 29.872 penerima yang berasal dari 34 provinsi se-Indonesia. Sebanyak 15.631 alumni penerima beasiswa LPDP bekerja di berbagai sektor. Terdapat 62,8% di antaranya bekerja di sektor publik seperti akademisi, peneliti, ASN, pegawai profesional, hingga TNI/Polri. Sedangkan sisanya 35% bekerja di sektor privat, dan 2,2% di sektor sosial. Khusus program Beasiswa Kolaborasi, sebanyak 69.952 orang telah menerima manfaatnya.

Sementara itu, LPDP juga telah membiayai 1.668 proyek riset dengan total nilai Rp1,4 triliun dalam empat skema. Empat skema tersebut adalah skema kompetisi dengan proporsi 11,9%, skema invitasi 5,8%, skema kolaborasi internasional 1,4%, dan proporsi terbesar pada skema mandatori sebesar 80,9%.

Sebagai informasi, dana abadi ini merupakan komitmen pemerintah di bidang pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berdaya saing. Guna menjaga komitmen ini, ke depan, APBN 2023 selain berperan menjaga pemulihan ekonomi nasional, juga diarahkan untuk mendorong produktivitas nasional, di antaranya melalui peningkatan kualitas SDM dan penguatan program pendidikan. (*)

 

Editor: Rezkiana Nisaputra

Evan Yulian

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

3 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

4 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

4 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

4 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

5 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

7 hours ago