Luhut: Revisi Garis Kemiskinan Tunggu Persetujuan Presiden Prabowo

Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tengah melakukan penyusunan perhitungan terbaru garis kemiskinan di Indonesia. Hal ini seiring dengan perubahan perhitungan garis kemiskinan oleh Bank Dunia (World Bank).

Luhut mengungkapkan, revisi perhitungan ini sudah dibahas sejak beberapa waktu sebelumnya. Dia menilai, perhitungan angka kemiskinan sudah saatnya untuk dilakukan penyesuaian dengan melihat kondisi terkini.

“Memang sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu yang lalu, bahwa kita harus merevisi mengenai angka ini. Jadi bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini setelah perubahannya harus betul-betul dilihat lagi,” kata Luhut kepada wartawan usai acara International Conference on Infrastructure, Kamis, 12 Juni 2025.

Baca juga: Bank Dunia Sebut 68 Persen Penduduk RI Miskin, Ini Strategi Pemerintah Lawan Kemiskinan

Lebih lanjut, Luhut menyebutkan, pihaknya juga telah menyiapkan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait perubahan perhitungan garis kemiskinan ini untuk meminta restu.

“Saya kira sudah kita siapkan laporannya pada Presiden. Tidak ada yang aneh di sini, tapi harus memang dilakukan perubahan,” tandasnya.

Meski demikian, Luhut belum bisa mengungkapkan kapan target perubahan perhitungan akan dilakukan. Namun, dia mengatakan saat ini seluruh data sudah lengkap

“Bisa (tahun ini) akan diumumkan, tapi saya pikir datanya sudah cukup lengkap,” katanya.

Adapun terdapat indikasi jumlah kemiskinan di Indonesia akan naik jika dilakukan perhitungan baru.

Namun, Luhut mengatakan hal itu tidak perlu direspons dengan berlebihan, sebab permasalahan kemiskinan akan selesai dengan berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga food estate.

“Secara menyeluruh nanti sedang di studi, BPS juga bicara dengan kami mengenai ini. Sehingga kita tidak perlu kaget-kaget, kita berharap nanti mungkin kalau Presiden setuju, angka-angkanya bisa keluar nanti dan pidato Presiden mungkin akan lebih mencerminkan angka yang sebenarnya,” ungkapnya.

Baca juga: BPS Tengah Ubah Standar Kemiskinan Baru di Indonesia

Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) melakukan pembaruan untuk perhitungan standar garis kemiskinan dan ketimpangan global pada Juni 2025, dengan mengadopsi besaran paritas daya beli atau Purchasing Power Parities (PPP) 2021 yang sebelumnya mengunakan PPP tahun 2017.

Dengan revisi perhitungan tersebut, berdasarkan data Poverty and Inequality Platform Bank Dunia, jika menggunakan perhitungan PPP 2021 dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas yakni USD8,30, maka persentase penduduk miskin di Indonesia meningkat mencapai 68,25 persen dari total populasi sebanyak 285,1 juta jiwa berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga, jumlah kemiskinan menjadi sekitar 194,6 juta jiwa. (*)

Editor: Galih Pratama