Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan untuk bank umum sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4 persen. Kebijakan ini berlaku untuk periode 1 Juni hingga 30 September 2025.
Selain itu, tingkat bunga pinjaman simpanan di bank perekonomian rakyat (BPR) juga diturunkan sebesar 25 bps menjadi 6,50 persen.
Sementara itu, tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing (valas) bank umum tetap dipertahankan di level 2,25 persen.
“Tingkat bunga penjaminan ini akan dievaluasi secara berkala dan dapat diubah sewaktu-waktu ketika terdapat perubahan atas kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan yang signifikan,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers, Selasa, 27 Mei 2025.
Baca juga: LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan Demi Menjaga Stabilitas Keuangan & Perbankan
Purbaya menjelaskan bahwa penurunan tingkat bunga penjaminan untuk bank umum dan BPR merupakan langkah antisipatif serta sinyal kebijakan yang forward looking terhadap dinamika ekonomi, sektor perbankan, dan stabilitas sistem keuangan.
“Dengan mempertimbangkan momentum kinerja intermediasi perbankan dan pertumb uhan ekonomi yang perlu dijaga, proyeksi likuiditas ke depan dan ruang tambahan pengelolaan suku bunga bank, dan penguatan sinergi lintas otoritas termasuk efektivitas transmisi kebijakan suku bunga,” jelas Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya mengimbau perbankan untuk bersikap transparan dalam menyampaikan informasi kepada nasabah mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini.
Baca juga: BNI Buka Peluang Turunkan Suku Bunga Kredit usai BI-Rate Dipangkas
Bank diharapkan dapat menempatkan informasi tersebut di tempat yang mudah terlihat oleh nasabah atau melalui media informasi serta saluran komunikasi resmi bank.
“Dalam rangka memperkuat perlindungan dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan, LPS juga mengimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More