Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan akan segera memulai program digitalisasi sistem teknologi informasi (IT) untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pada Agustus 2025. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut terdapat dua BPR yang akan mengikuti pilot project program ini.
“Ada dua tapi katanya belum boleh (diumumkan) karena semuanya berebut, pengen jadi pilot project IT BPR. Kita akan jalankan dalam waktu sebulan ini dua (BPR]). Program IT BPR kita tes selama tiga bulan untuk mengetes integritas software-nya. Begitu itu siap, kita buka 100 BPR,” ujar Purbaya kepada wartawan, Selasa, 27 Mei 2025.
Purbaya mengungkapkan bahwa dua BPR yang ditunjuk berasal dari wilayah Jabodetabek. Untuk mendukung program ini, LPS tellah menganggarkan dana sebesar Rp160 miliar untuk tahun pertama pelaksanaan.
Baca juga: OJK: Belum Ada BPR yang Mengajukan IPO di Bursa
“Nanti tahun depan kalau perlu, misalnya ada banyak BPR yang mau masuk lagi, kita tingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas kita mau BPR bisa bersaing di era digitalisasi ini. Nanti software-nya bukan software kaleng-kaleng, software yang betul-betul canggih,” ujar Purbaya.
Purbaya menjelaskan, pilot project ini bertujuan mengkaji kelayakan sistem IT yang digunakan BPR, sekaligus menguji daya tahan terhadap serangan siber.
“Nanti kita employee beberapa hacker untuk menyerang itu juga. Aman apa enggak, betul-betul aman apa enggak. Begitu aman ya sudah, kita jalankan,” tandasnya.
Baca juga: Perlindungan Data Terintegrasi Jadi Solusi Mencegah Serangan Siber
Dalam pelaksanaan program ini, LPS menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai mitra strategis.
“OJK mendukung kami secara penuh. Jadi program IT BPR itu bukan kerja kami sendiri, tapi bareng dengan OJK nanti,” katanya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Harga emas global bergerak fluktuatif dipengaruhi faktor ekonomi, inflasi, suku bunga, dan geopolitik… Read More
Poin Penting BGN meminta maaf atas insiden keamanan pangan dalam program MBG di SPPG Pondok… Read More
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More
Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More
Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More
Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More