Jakarta – Kian maraknya masyarakat yang tertipu dengan investasi illegal atau bodong bahkan pinjaman online (pinjol), mengindikasikan bahwa literasi keuangan di masyarakat masih belum optimal. Bahkan, kerugian akibat investasi bodong mencapai Rp109,67 triliun di tahun berjalan 2022 dan pada periode 2018-2022 mencapai Rp123,51 triliun.
Pada tahun 2022 saja, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan entitas investasi illegal sebanyak 97 entitas, pinjol illegal 619 entitas dan gadai illegal 82 entitas. Kemudian di tahun 2021, SWI telah menghentikan 98 entitas investasi illegal, 811 pinjol illegal dan 17 gadai illegal.
Ketua SWI Tongam L. Tobing mengatakan, meski ribuan entitas ilegal tersebut telah dihentikan atau diblokir, tetapi masih banyak entitas baru yang bermunculan dan sulit dihentikan karena berada di platform online.
“Ini tetap marak terus kalau kita lihat tetap ada, ribuan kita hentikan ribuan kita blokir, pinjol juga kita blokir tapi masih muncul ini ada demand-nya di masyarakat masalahnya,” ungkap Tongam dikutip Jumat, 25 November 2022.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melaporkan adanya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan di tahun 2022. Tercatat, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 85,10% meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19%.
Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16% di tahun 2019 menjadi 35,42% di tahun 2022.
“Inklusi kita genjot tinggi tapi juga literasi kita dorong karena kita tahu memang potensi akan terjadi risiko kalau mereka gunain produk keuangan tapi nggak paham, itu juga bahaya jadi kita lakukan dua-duanya,” kata Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi.
Untuk itu, OJK pada tahun 2023 akan fokus pada tiga hal untuk menyosialisasikan inklusi dan literasi keuangan agar masyarakat semakin paham mengenai produk-produk dan jasa serta memitigasi risiko terhadap penipuan di sektor jasa keuangan.
Pertama, melaui program Desaku Cakap Keuangan yang akan mengedukasi masyarakat di daerah pedesaan. Kedua, melalui program Sakinah (Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah) lewat pesantren-pesantren, sehingga para santri dapat memiliki tingkat literasi keuangan. Ketiga, OJK akan terus fokus kepada kaum perempuan dalam inklusi dan literasi keuangan.
Dengan sasaran prioritas literasi keuangan, yaitu kepada pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
