News Update

Lima Program Perumahan MBR Diklaim Kurangi Backlog Rumah

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebutkan, lima program pemerintah untuk kebutuhan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah berhasil mengurangi kekurangan kebutuhan rumah di Masyarakat dari tahun 2015 hingga 2019 ini.

Dirinya menyebut, segmen perumahan masih menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat pada umumnya khusunya bagi milenial yang ingin memiliki rumah pertamanya. Tercatat kebutuhan kepemilikan rumah yang belum bisa diatasi pada tahun 2015 mencapai 11,4 juta unit dapat ditekan menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2019.

“Kebutuhan rumah ini sudah ada kemajuan untuk diatasi, misal backlog yang tidak layak huni dan lainnya sudah ada perbaikan signifikan dan ini berdampak langsung kepada nasyarakat,” kata Mardiasmo pada acara seminar Infobank
bersama dengan Indonesia Mortgage Bankers Association (IMBA) dengan tema “Pembiayaan Mortgage Jenuh? – Prospek Pasar Milenial, Sektor Informal dan Kolaborasi dengan Fintech” di Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019.

Tak hanya itu, untuk backlog kebutuhan penghunian non rumah tapak salah satu contoh rumah susun juga terus berkurang dari 7,6 juta pada tahun 2015 menjadi 5,4 juta pada tahun 2019 ini. Sedangkan untuk rumah tidak layak huni juga tercatat terus menurun dari 3,4 juta unit pada tahun 2015 menjadi 1,9 juta unit pada 2019.

Mardiasmo menambahkan, kelima program yang dimiliki Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR yang dapat dinikmati masyarakat adalah KPR Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), program Tapera, serta terakhir program subsidi BP2BT.

Dirinya berharap, kebijakan tersebut dapat terus menurunkan angka backlog kebutuhan rumah serta dapat menurunkan angka kemiskinan di masyarakat. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Jumlah Peserta Regulatory Sandbox Menurun, OJK Beberkan Penyebabnya

Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More

2 hours ago

OJK Siap Dukung Target Ekonomi 8 Persen, Begini Upayanya

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More

6 hours ago

BPKH Ajak Pemuda Gunakan DP Haji sebagai Mahar Pernikahan

Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More

8 hours ago

OJK Bakal Terbitkan 3 Aturan Baru Pasar Modal di Akhir 2024, Ini Bocorannya

Labuan Bajo - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa, akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terbaru… Read More

8 hours ago

Penjualan Trisula Textile Naik 19 Persen di Q3 2024, Ini Penopangnya

Jakarta - PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL), emiten penyedia kain, seragam, dan fashion berhasil… Read More

8 hours ago

AFPI Edukasi PMI di Hong Kong Terkait Fintech Lending

Jakarta – Guna meningkatkan literasi keuangan para pekerja migran Indonesia (PMI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFPI)… Read More

8 hours ago