Jakarta – Penerbitan obligasi kian marak dilakukan perbankan sejak masuk kuartal dua tahun ini. Hal tersebut seiring adanya pencairan kredit infrastruktur secara masif di kuartal dua dan tiga tahun ini.
Ekonom BCA David Sumual mengatakan, menjelang akhir tahun banyak bank memerlukan likuiditas lebih guna mencukupi kebutuhan pencairan kredit di sektor infrastruktur. Apalagi pada minggu lalu pemerintah baru saja mengumumkan rencana untuk menambah penerbitan surat utang
Nilainyapun tak tanggung-taanggung, penambahan obligasi pemerintah itu mencapai sekitar Rp50 triliun
“Hal itu juga mendorong likuiditas yang makin ketat, karena dananya akan semakin ketat,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin, 7 Juli 2017.
Aksi korporasi sendiri lanjut David diperkirakan masih akan marak dilakukan perbankan, hal ini seiring posisi LDR perbankan sudah mulai tinggi.
Disisi lain penerbitan obligasi perbankan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara emerging market lainnya masih tergolong konsevarif.
“Mereka masih mengandalkan DPK dibanding mencari pendanaan di pasar modal,” jelasnya.
Seperti diketahui, pada tahun ini pemerintah memperoyeksikan akan terjadi defisit penerimaan sekitar 2,6% hingga 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Beberapa bank yang sudah menerbitkan obligasi untuk memperkuat permodalannya diantaranya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) yang menerbitkan obligasi senilai Rp6 triliun pada Juni lalu.
Kemudian teranyar, obligasi milik BPD lampung senilai Rp610 miliar dan BRI Agroniaga senilai Rp500 miliar resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. (*)
