Bali – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) serta Yayasan Tri Hita Karana akan menyelenggarakan Tri Hita Karana (THK) Forum, pada gelaran G20 November. Acara ini diharapkan bisa merealisasikan berbagai komitmen multi pihak, untuk mendukung climate action sekaligus mengisi gap pendanaan untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) di negara berkembang.
“LPS bersama Kemenko Marves membantu mengkoordinasikan, mempersiapkan substansi dan teknis persiapan, agar THK forum lebih siap dan sukses pada November nanti. Ada dua jenisbdeliverables, yang pertama key launches dan ke 2 investment outcome,” jelas Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa pada rapat koordinasi di Bali, Jumat, 10 Juni 2022.
Menko Luhut mengatakan, pada rangkaian kunjungannya ke Jerman bulan lalu, ia mendapat respon positif atas komitmen dan langkah-langkah konkret yang telah diambil pemerintah guna menyiapkan energi transisi dalam mencapai target net zero emission pada tahun 2060, termasuk Global Blended Finance.
“Global Blended Finance ini menarik. makin banyak pihak yang memahami bahwa negara-negara berkembang sangat membutuhkan Global Blended Finance ini. THK forum juga bisa menjadi kesempatan untuk mendorong komitmen negara-negara anggota G7 yang telah meluncurkan pendirian wadah kerjasama Internasional yang terbuka bagi negara-negara non G7 yakni Climate Club,” ujar Menko Luhut.
Climate Club ini menurut Menko Luhut akan mendukung negara-negara berkembang dalam transisi net zero emission dengan membuka akses pendanaan, green technology, technical assistance dan best practice. Climate Club juga akan mengedepankan isu2 climate financing, food security, global financing, dan ocean.
THK Forum menurut Ketua LPS, menjadi ajang yang bisa menyatukan G7 dan G20 bersama untuk membuat program terkait emisi dan climate action, pihaknya percaya dengan penyelenggaraan THK forum pada 13-14 November 2022 dapat mencapai target komitmen global climate action on SDG’s.
“Kami saat ini melakukan komunikasi dan rapat-rapat yang intens, karena menurut kami ada beberapa strategi pendanaan seperti pendanaan pertanian dan pendanaan ekonomi biru yang mengelola pendanaan sumber daya ikan dan kawasan konservasi perairan dan ekosistem laut yang penting untuk diangkat di acara ini,” ungkap Purbaya.
Menko Luhut menyambut baik wacana ini. “Kita selama ini tidak pernah fokus pada bidang pertanian, karena data dari pusat dan daerah yang masih belum sesuai. Saya ingin pada forum ini nanti Toba, Kalteng, Kaltara, Sulawesi dan Papua – sesua dengan tugas yang diembankan kepada saya- sudah bisa dimasukkan pada pendanaan pertanian agar kita mempunyai platform bagi masuknya para investor,” tambah Menko Luhut. (*)
