Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, (BTN) di pertengahan tahun ini telah mencatatkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP 03) senilai Rp1 triliun. Sumber pendanaan melalui EBA–SP ini menjadi pilihan untuk menjaga rasio kecukupan modal BTN (capital adequacy ratio/CAR).
“Diversifikasi sumber pendanaan melalui EBA–SP ini akan menjaga rasio kecukupan modal BTN pada rentang 17-19 persen di tahun ini,” ujar Direktur Keuangan dan Treasury Bank BTN Iman Nugroho Soeko, di Gedung BEI, Jakarta, Selasa, 2 Mei 2017.
Bank BTN yang berperan sebagai kreditur dan penyedia jasa dalam EBA-SP menilai, sekuritisasi aset merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan. Menurutnya, EBA-SP juga menjadi solusi pendanaan jangka panjang untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Seluruh sekuritisasi ini dilakukan BTN dengan menggandeng PT SMF sebagai penerbit, arranger, sekaligus pendukung kredit. Hal ini juga sebagai bentuk sinergi BUMN dalam mendukung program pemerintah. “Keberlanjutan sekuritisasi merupakan upaya Bank BTN mendukung pengembangan pasar pembiayaan sekunder yang digalakkan Pemerintah,” ucap Iman.
Sebagai informasi, Bank BTN telah melakukan sekuritisasi aset dengan skema EBA-SP selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun lalu, BTN juga mencatatkan EBA-SP senilai Rp1 triliun. Di mana lewat EBA-SP ini perseroan akan mendapatkan tambahan likuiditas. Dengan dana tersebut, BTN akan biayai 100 ribu unit rumah baru.
Lewat EBA-SP ini perseroan akan mendapatkan tambahan likuiditas sebesar Rp1 triliun yang difokuskan untuk pembiayaan KPR bersubsidi. “Dengan kita menerbitkan EBA-SP berarti kita mendapatkan likuditas Rp1 triliun dan itu bisa kita gunakan untuk membiayai unit rumah baru,” papar Iman kala itu. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More