Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama yang baru dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya sudah mengajukan pengunduran diri dari TNI per 2 Mei 2025.
Djaka menjelaskan bahwa ia telah melakukan surat menyurat untuk memproses pengunduran dirinya sebagai pensiunan Letnan Jenderal (Letjen). Namun, Surat Keputusan (SKEP) pensiunnya dari TNI memang belum terbit.
“Saya sudah melakukan surat-menyurat, pengunduran diri saya terhitung mulai tanggal 2 Mei. Tapi untuk SKEP kepastiannya tentunya by process dari Mabes TNI maupun dari Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi status saya sudah, ya sekarang ini walaupun SKEP pensiunnya belum keluar tapi saya sudah mengundurkan diri,” ujar Djaka kepada Wartawan di Kantor Kemenkeu, Jumat, 23 Mei 2025.
Baca juga: Menko Airlangga Pastikan Letjen Djaka Sudah Mundur dari TNI usai Jadi Dirjen Bea Cukai
Djaka menjelaskan, dia mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi jabatan sebagai Dirjen Bea dan Cukai, setelah dipanggil oleh Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra.
“Intinya mungkin sudah saya diajukan, saya dipanggil oleh Kepala BIN bahwa ada rencana Pak Prabowo untuk menempatkan saya di Bea Cukai. Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya, ya saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri,” tukasnya.
Djaka menyebut, Presiden Prabowo juga telah meminta dirinya untuk mengawal penerimaan negara agar mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
“Saya diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk memastikan bahwa ataupun mengawal bea cukai, mengawal penerimaan negara sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Baca juga: Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp546,8 Triliun di April 2025, Baru 20,2 Persen dari Target
Dia menilai saat ini masih banyak lubang-lubang pelabuhan ilegal yang harus ditutup untuk mengerek penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai, yang akan dilakukan melalui koordinasi bersama TNI dan kepolisian.
“Banyak lubang-lubang pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu initinya adalah untuk itu memastikan tidak ada penyelundupan atau kurangnya penyelundupan sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” kata Djaka. (*)
Editor: Yulian Saputra
