Jakarta – Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk melaksanakan lelang barang pejabat negara bukan untuk membiayai APBN 2018 yang sejauh ini masih dalam kategori aman dan berjalan sesuai Undang Undang (UU).
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018. Menurutnya, acara lelang yang diselenggarakan Ditjen Kekayaan Negara ini merupakan dalam rangka memperingati 110 tahun Lelang Indonesia pada 28 Februari 2018.
“Kami tegaskan bahwa lelang ini merupakan barang pribadi dan hasilnya disumbangkan untuk kegiatan sosial,” ujarnya.
Pernyataan Menkeu tersebut sekaligus menjawab tudingan publik di media sosial yang menyebutkan bahwa lelang barang pribadi miliki pejabat pemerintah pusat itu untuk membiayai APBN 2018. “Kami melakukan ini menjadi agak heboh di dunia maya. Terlihat Bu Menteri Keuangan menjual baju karena APBN kekurangan,” ucapnya.
Baca juga: Defisit APBN Hingga Januari 2018 Sentuh Rp 37,1 Triliun
Dia menjelaskan, proses lelang ini juga sekaligus untuk memberikan contoh transparansi kepada industri perbankan saat melakukan lelang aset macet yang menjadi agunan kredit. “Uang ini bukan uang APBN. Koleksi pribadi menjadi penerimaan pribadi. APBN kita aman dan kami tetap menjalankan sesuai UU APBN,” tegas Menkeu.
Dia menyatakan, proses lelang yang dilakukan Kemenkeu ini merupakan alternatif transaksi untuk menciptakan kultur baru di Indonesia, terkait sertifikasi barang lelang dan transparansi lelang. “Ini baik juga untuk neraca perbankan agar tetap sehat dan proses mekanisme lelang yang dianggap transparan,” tuturnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, proses lelang yang bersertifikasi dan memiliki tata kelola yang baik menjadi penting menciptakan transaksi yang fair dan transparan. “Hal seperti ini akan menggambarkan persepsi dan image mengenai Indonesia yang bisa dipercaya masyarakat,” tutupnya. (*)
