Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Poin Penting
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi meluncurkan layanan pengaduan masyarakat khusus untuk permasalahan pajak dan bea cukai melalui kanal “Lapor Pak Purbaya” di WhatsApp.
“Kan saya punya janji nih, komplain khusus bea cukai dan pajak ya, bisa ‘Lapor Pak Purbaya’,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu, 15 Oktober 2025.
Baca juga: Menkeu Purbaya Buka Opsi Turunkan Tarif PPN
Melalui kanal ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan dugaan pelanggaran oleh pegawai pajak atau bea cukai secara langsung ke Menteri Keuangan.
Purbaya menyebut, pengaduan dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor 082240406600.
“Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai becukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun, dan bea cukai ke nomor ini karena staff saya sudah ada yang stand by,” jelas Purbaya.
Baca juga: Mengenal Family Office, Program Luhut yang Tak Disetujui Purbaya Pakai APBN
Meski laporan bisa dikirim kapan saja, setiap aduan akan dikumpulkan dan divalidasi terlebih dahulu oleh tim khusus sebelum ditindaklanjuti.
“Nanti ada tim yang memilih yang mana yang paling signifikan. Tentu pasti dia akan divalidasi dulu kan, benar nggak nih? Atau cuma nyampain-nyampain saya aja, komplain sana, komplain sini, kita tahu nggak ada. Kita akan divalidasi dulu. Begitu validasi oke, kita akan follow up. Jadi harusnya semaksimal mungkin kita follow up, sampai nggak ada lagi yang ngeluh,” pungkasnya.
Purbaya menegaskan, hasil validasi laporan akan menjadi dasar tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti bersalah.
“Kita lihat apa sih masalahnya. Kalau petugasnya yang salah, kita sekat petugasnya. Kalau yang lapor yang salah, kita hajar yang lapornya. Kita follow-up sesuai dengan masukan yang diberikan oleh yang mengadukan,” imbuhnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting IPCM bagikan dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp4,40 per saham atau total… Read More
Poin Penting TKD hingga November 2025 terealisasi Rp795,6 triliun atau 91,5 persen dari pagu APBN,… Read More
Poin Penting RUPSLB GPSO menyetujui perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk pengunduran diri empat… Read More
Poin Penting RUPSLB Bank Mandiri pada 19 Desember 2025 resmi mengangkat Zulkifli Zaini sebagai Komisaris… Read More
Poin Penting RUPSLB Bank Mandiri (BMRI) 19 Desember 2025 memutuskan perombakan jajaran dewan komisaris, sementara… Read More
Poin Penting Pemerintah menyalurkan Rp268 miliar ke Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk 3 provinsi dan… Read More