Jakarta – Guna mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran virus corona atau COVID-19 dan menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan tujuh stimulus kebijakan.
Gubernur BI Perry Warjio mengungkapkan bahwa COVID-19 memberikan tantangan dalam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Menurutnya, melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia bakal menurunkan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia.
“Pada stimlus kebijakan pertama ialah memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, baik secara spot, Domestic Non-deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder,” kata Perry di Jakarta, Kamis 19 Maret 2020.
Stimulus kedua ialah BI memperpanjang tenor Repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas Rupiah perbankan, yang berlaku efektif sejak 20 Maret 2020.
Ketiga, BI juga menambah frekuensi lelang FX swap tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari 3 (tiga) kali seminggu menjadi setiap hari, guna memastikan kecukupan likuiditas, yang berlaku efektif sejak 19 Maret 2020.
Keempat, BI memperkuat instrumen Term Deposit valuta asing guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik, serta mendorong perbankan untuk menggunakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing yang telah diputuskan Bank Indonesia untuk kebutuhan di dalam negeri.
“Kelima BI juga mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening Rupiah dalam negeri (Vostro) bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF, sehingga dapat mendorong lebih banyak lindung nilai atas kepemilikan Rupiah di Indonesia, hal tersebut berlaku efektif paling lambat pada 23 Maret 2020 dari semula 1 April 2020,” tambah Perry,
Tak hanya itu, BI pun memperluas kebijakan insentif pelonggaran GWM harian dalam Rupiah sebesar 50bps yang semula hanya ditujukan kepada bank-bank yang melakukan pembiayaan ekspor-impor, ditambah dengan yang melakukan pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lain, berlaku efektif sejak 1 April 2020.
Dan terakhir, BI memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19. Salahsatunya mendorong penggunaan pembayaran nontunai dengan menurunkan biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dari perbankan ke BI.
“Yang semula Rp600 menjadi Rp1 dan dari nasabah ke perbankan semula maksimum Rp3.500 menjadi maksimum Rp2.900, berlaku efektif sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020; dan mendukung penyaluran dana nontunai program-program Pemerintah seperti Program Bantuan Sosial PKH dan BPNT, Program Kartu Prakerja, dan Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah,” tutupnya. (*)
Editor: Rezkiana Np
