Jakarta – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank BJB) hingga kuartal III-2019 mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,1 triliun atau turun sekitar Rp200 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp1,3 triliun.
Direktur Utama bank BJB Yuddy Renaldi di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019 mengungkapkan, penerapan PSAK 71 yang lebih awal telah membuat laba bank BJB sedikit tergerus. Walau begitu, pihaknya masih tetap optimis dengan kinerjanya hingga akhir tahun.
Pada kuartal ketiga ini pencadangan tinggi di Rp161 miliar untuk memenuhi PSAK 71 tapi pencadangan kita sudah berada di 96 persen,” ujar Yuddy.
Pihaknya masih fokus dalam peningkatan fee based income terlihat dari perolehan perseroan di kuartal ketiga ini sebesar Rp249 milliar, atau tumbuh 13,70% dibanding perolehan fee based income secara kuartalan di kuartal sebelumnya, pertumbuhan ini merupakan tertinggi sepanjang 2019.
“Kami akan mempertahankan kualitas pelayanan agar tetap prima sembari terus melakukan perbaikan-perbaikan dari segi infrastruktur teknologi maupun pelayanan guna merespons perkembangan zaman dan kebutuhan nasabah,” kata Yuddy.
Kinerja positif juga masih dicatatkan dalam jumlah total aset yang mencapai Rp123,6 triliun. Angka itu menunjukkan peningkatan sebesar 8,3% year-on-year (y-o-y). Yuddy menyebut, pencapaian ini menunjukkan kondisi internal perusahaan yang sehat dan bersaing.
Dengan pencapaian tersebut Yuddy berharap hingga akhir tahun pertumbuhan laba bersih mampu berada pada kisaran 9 persen hingga 10 persen. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More