Jakarta – Sebelum pembentukan kabinet baru pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kedua, beredar beberapa nama menteri yang akan di-reshuffle. Mereka adalah menteri perdagangan, menteri agama, menteri pemuda dan olahraga, dan menteri badan usaha milik negara (BUMN).
Di antara kursi menteri tersebut, menteri BUMN bisa dikatakan paling panas. Sebab, posisinya strategis karena mengawasi 115 perusahaan BUMN dengan total asset Rp8.092 triliun. Menteri BUMN yang lima tahun terakhir diduduki Rini Sumarno pun menjadi kursi paling panas untuk diperebutkan.
Menurut Bhima Yudhistira, ekonom dari Indef, kinerja menteri BUMN lima tahun tidak bagus. “Kalau BUMN tumbuh, pada masa-masa menteri Sofyan Djalil dan Dahlan Iskan juga tumbuh. Jadi BUMN tumbuh bukan karena holdingisasi. Yang menjadi pertanyaan holdingisasi BUMN itu hasilnya apa?” ujarnya kepada Infobanknews.com (23/7/2019).
Bhima melanjutkan, justru dari sisi pengawasan dari kementerian BUMN terlihat lemah, terbukti banyaknya kinerja perusahaan BUMN yang terperosok seperti Krakatau Steel, Garuda Indonesia, Jiwasraya, dan Pertamina, serta PT Pos Indonesia, “Pengawasan kementerian BUMN cenderung bukan karena performance based, tapi faktor-faktor lain seperti kedekatan dan loyalitas,” tandas Bhima.
Siapa yang akan menduduki kursi panas sebagai menteri BUMN? Sumber Infobank mengatakan, ada sejumlah nama yang berpotensi menjadi menjadi menteri BUMN yaitu Ignasius Jonan, Wahyu Sakti Trenggono, Dwi Soetjipto, Agus Martowardojo, Arsjad Rasjid, Budi Sadikin, dan Eko Putro Sandjojo. Semua nama tersebut berlatar belakang korporasi dan memiliki catatan keberhasilan
I Jonan adalah bankir jebolan Citibank yang berhasil merubah image KAI sebelum kemudian diangkat menjadi menteri perhubungan kemudian menteri ESDM. Wahyu Sakti Trenggono yang menjadi bendahara Tim Jokowi-Ma’ruf Amin adalah taipan yang bisnisnya mengguritas dalam bidang telekomunikasi, teknologi, property, media, dan e-commerce.
Dwi Soetjipto adalah profesional yang dijuluki bapak pemersatu industri semen Indonesia setelah berhasil konsolidasi industri semen nasional yang kemudian diangkat Presiden Jokowi untuk memimpin Pertamina berhasil membubarkan Petral yang sebelumnya menjadi sarang mafia migas.
Agus Martowardojo adalah bankir bertangan dingin yang berhasil memimpin merger PermataBank lalu ditugaskan memimpin krisis Bank Mandiri dan karena keberhasilannya kemudian ditunjuk menjadi menteri keuangan dan tiga tahun kemudian dipercaya memimpin bank sentral sampai 2018.
Budi Sadikin adalah bankir senior yang setelah memimpin Bank Mandiri ditunjuk menjadi staf ahli menteri BUMN sebelum kemudian diangkat menjadi direktur utama Inalum dimana perusahaan ini berhasil meningkatkan porsi kepemilikannya di Freeport dari 9,36% menjadi 51,2% tahun lalu.
Sementara nama Arsjad Rasjid yang pada 2014 juga sempat disebut-sebut menjadi salah satu menteri BUMN adalah CEO Indika Energy memiliki catatan keberhasil membuat perusahaan merugi bertahun-tahun menjadi untung.
Sedangkan Eko Putro Sandjojo yang saat ini menjadi menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, sebelumnya pernah memimpin Humpuss sebelum kemudian kembali memimpin Sierad Produce sebagai presiden direktur.
Sumber Infobank mengatakan, orang yang berlatar belakang korporasi dibutuhkan untuk menduduki kursi menteri BUMN. “Menteri BUMN harus dipimpin oleh profesional yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Dia harus memiliki pengalaman panjang di pasar karena maju mundurnya perusahaan BUMN saat ini ditentukan oleh pasar. Bukan karena fasilitas subsidi dan monopoli seperti dulu,” seorang bankir yang tidak mau disebut namanya kepada infobanknews.com(23/7/19).
Pada masa kementerian BUMN dipimpin Dahlan Iskan yang memang orang pasar, BUMN sebetulnya sudah berusaha dibawa ke pasar. Begitu juga di zaman Tanri Abeng dan Sofyan Djalil memimpin Kementerian BUMN, keduanya mendorong perusahaan-perusahaan BUMN untuk lebih berpikir sebagai korporasi.
Rini Soemarno pun sesungguhnya orang pasar karena jebolan Citibank dan pernah menjadi petinggi di Astra Internasional. “Tapi mungkian karena sudah sudah lamaberkecimpung di birokrasi sejak 1998 dan dekat dengan elit partai politik, cara membawa BUMN-nya agak berbeda dari menteri-menteri BUMN sebelumnya,” ujar sumber tersebut.
Kursi Menteri BUMN paling panas karena menjadi perebutan banyak pihak.(Jovian).
