Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi & Perbankan
PEMERINTAH mengumumkan kucuran dana jumbo sebesar Rp200 triliun. Angka ini fantastis, namun menjadi sorotan tajam ketika publik menyadari bahwa dana sebesar itu dilepas tanpa kebijakan, tanpa rencana bisnis, tanpa konsep, dan tanpa arah strategis. Ibarat menabur benih di tanah tandus, hasilnya nihil, bahkan bisa berbuah bencana fiskal di masa depan.
Padahal, uang negara bukan sekadar angka di kertas anggaran, melainkan darah yang mengalir ke seluruh tubuh perekonomian nasional. Bila alirannya tersumbat, salah arah, atau bocor di tengah jalan, rakyatlah yang paling dulu menanggung akibatnya.
Konsumsi Rakyat Penopang Ekonomi
Fakta ekonomi menunjukkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia di sisi pengeluaran lebih dari 50% didominasi oleh konsumsi masyarakat. Artinya, rakyatlah motor utama pertumbuhan ekonomi negeri ini. Namun, ironis, belanja pemerintah dan investasi swasta justru tertinggal perannya. Dalam struktur pendapatan negara pun sama: pajak rakyat masih menjadi tulang punggung.
Maka, pertanyaan mendasar: mengapa uang Rp200 triliun tidak diarahkan kembali untuk memperkuat basis rakyat yang telah menjadi penopang utama ekonomi bangsa?
Baca juga: OJK Awasi Ketat Pengelolaan Duit Negara Rp200 Triliun di 5 Bank Himbara
Risiko Tanpa Konsep
Tanpa kebijakan jelas, dana sebesar itu mengandung banyak kerawanan. Satu, tersedot ke birokrasi dalam bentuk proyek administratif tanpa nilai tambah. Dua, terserap proyek mercusuar yang indah di atas kertas, namun minim manfaat.
Tiga, terancam kebocoran melalui korupsi dan inefisiensi. Empat, membebani fiskal jangka panjang karena bersumber dari utang, yang akhirnya harus ditutup dengan pajak rakyat.
Kita tidak boleh lupa, beban bunga utang negara setiap tahun kian meningkat, sementara defisit fiskal terus menganga. Bila uang/dana Rp200 triliun ini tidak diarahkan dengan benar, generasi mendatanglah yang dipaksa menanggung beban.
Saatnya Proyek Inti Rakyat
Dana Rp200 triliun seharusnya tidak berhenti pada jargon “stimulus”, tetapi dikemas menjadi Proyek Inti Rakyat – sebuah agenda nasional berbasis sektor riil, yang menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan. Arah kebijakan ini bisa diwujudkan melalui hal-hal berikut. Satu, pertanian dan perkebunan berbasis bagi hasil yang mengangkat martabat petani dan pekebun. Dua, koperasi modern sebagai tulang punggung distribusi modal dan keuntungan.
Tiga, padat karya produktif untuk menyerap tenaga kerja, memperkuat daya beli, sekaligus mencegah urbanisasi berlebihan. Empat, ekonomi hijau berkelanjutan, agar investasi rakyat sejalan dengan agenda lingkungan global.
Outcome Proyek Inti Rakyat
Bila dijalankan dengan konsisten, Proyek Inti Rakyat akan menghasilkan outcome nyata. Satu, pengentasan kemiskinan. Dengan sistem bagi hasil, pendapatan petani dan pekebun meningkat, rantai distribusi lebih adil, dan kesenjangan pendapatan berkurang. Rakyat kecil tidak lagi hanya penerima subsidi, tetapi penerima manfaat dari produktivitas mereka sendiri.
Dua, mengatasi pengangguran terbuka. Program padat karya produktif mampu menyerap jutaan tenaga kerja baru, terutama di perdesaan, sehingga angka pengangguran terbuka menurun signifikan. Hal ini juga memperkuat daya beli domestik yang menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi.
Tiga, pemberdayaan ekonomi lokal. Modal Rp200 triliun akan berputar di desa-desa, UMKM, dan koperasi, bukan hanya di pusat kota atau kelompok elite.
Baca juga: Dapat Suntikan Dana Rp10 T, Bos BSI Beberkan Strategi Tingkatkan Pembiayaan
Penutup
Ketika negara menyalurkan dana dengan konsep yang jelas, rakyat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif penerima bantuan, melainkan subjek aktif pembangunan. Dana Rp200 triliun tanpa konsep hanyalah ilusi fiskal. Dana Rp200 triliun dengan Proyek Inti Rakyat adalah jalan perubahan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi pengangguran terbuka.
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, rakyat sudah terbukti menjadi penopang utama bangsa – dari konsumsi hingga pajak. Kini tiba waktunya rakyat menggugat: mengapa dana raksasa Rp200 triliun tidak diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat?
Dana Rp200 triliun tanpa konsep hanyalah kebijakan hampa. Saatnya Proyek Inti Rakyat menjadi pilihan utama, agar uang negara benar-benar kembali pada pemilik sejati: rakyat Indonesia. (*)
