Poin Penting
- Presiden KSPN Ristadi meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan untuk Koperasi Desa Merah Putih, agar industri otomotif nasional tetap didukung.
- KSPN menyoroti kemampuan produksi lokal yang mencukupi, mempertanyakan urgensi pikap 4×4, dan menyebut perhitungan efisiensi impor Rp43 triliun tidak akurat.
- Rencana pengadaan kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun akan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026, berpotensi mengurangi manfaat ekonomi bagi industri dalam negeri dan UMKM.
Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) membatalkan rencana impor kendaraan niaga operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Menurut Ristadi, impor kendaraan tersebut tidak tepat karena industri otomotif dalam negeri masih lesu akibat permintaan rendah.
Baca juga: Agrinas Ikuti Saran Tunda Impor Mobil dari India
Ia menekankan, dorongan untuk industri nasional dapat mencegah PHK, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat ekonomi bagi rakyat Indonesia, bukan pelaku ekonomi luar negeri.
“Manfaat lainnya juga untuk mencegah PHK, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan, dengan demikian akhirnya yang mendapat manfaat ekonominya adalah rakyat Indonesia pada umumnya dan pekerja Indonesia pada khususnya, bukan pelaku ekonomi luar negeri,” kata Ristadi dalam keterangannya kepada Infobanknews di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Kritik KSPN Terhadap Alasan Impor
Berdasarkan hal tersebut, KSPN yang menaungi federasi serikat pekerja otomotif menyampaikan kritikan terhadap wacana impor:
1. Kemampuan Produksi Dalam Negeri: Industri otomotif nasional mampu memproduksi sekitar satu juta unit kendaraan per tahun. Ristadi lantas mempertanyakan nasionalisme Dirut PT Agrinas untuk mendukung kemandirian ekonomi dan pencegahan PHK.
“Artinya bahwa Industri otomotif dalam negeri mampu memproduksinya. Lalu di mana rasa nasionalisme Dirut PT Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK?,” katanya.
Baca juga: Impor 105 Ribu Mobil Ditunda, Kadin: Langkah Tepat Lindungi Industri Dalam Negeri
2. Tipe Kendaraan: Pemilihan pikap 4×4 dianggap tidak tepat. Selama ini, hasil pertanian sudah diangkut dengan pikap 4×2 produksi dalam negeri. Menurutnya, kebutuhan 4×4 hanya relevan di beberapa daerah dengan medan ekstrem dan harus dihitung secara akurat.
“Lalu apa urgensinya harus digeneralisir memakai pikap 4×4? Mungkin iya ada beberapa daerah yang kondisi medanya ekstrem sehingga harus memakai kendaraan pikap 4×4, tapi kan harus dipetakan secara akurat di daerah mana saja lalu dihitung berapa kebutuhan unitnya, jangan digeneralisir semua daerah harus pakai pikap 4×4,” tambahnya.
3. Harga Kendaraan: Agrinas menyebut impor lebih murah, namun kendaraan pikap 4×4 dari India berkisar Rp290 juta hingga Rp400 juta, sementara pikap carry dan grandmax produksi dalam negeri berkisar Rp170 juta hingga Rp190 juta. Ristadi mempertanyakan dasar perhitungan efisiensi Rp43 triliun.
Rencana Impor Agrinas
Sebelumnya, Agrinas berencana mengimpor 105 ribu unit kendaraan niaga untuk operasional Kopdes Merah Putih. Nilai pengadaan kendaraan disebut mencapai sekitar Rp24,66 triliun dan akan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026. (*)
Editor: Yulian Saputra
