Poin Penting
- Krisis energi global jadi momentum untuk membenahi subsidi BBM dan LPG agar lebih tepat sasaran.
- Kenaikan harga minyak dunia berpotensi menambah beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal APBN.
- Subsidi yang tidak tepat sasaran perlu dialihkan ke sektor produktif, termasuk pengembangan energi terbarukan demi ketahanan energi jangka panjang.
Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai tekanan krisis energi global dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus mempersempit ruang fiskal pemerintah.
“Lonjakan harga minyak global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal negara. Karena itu, kita perlu bergegas melakukan pembenahan subsidi energi agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Eddy dikutip Antara, Kamis 26 Maret 2026.
Menurutnya, pembenahan subsidi energi merupakan prioritas penting yang tidak boleh ditunda lagi. Ia menilai penting untuk mempersiapkan desain kebijakan energi untuk jangka panjang.
“Membenahi subsidi energi adalah jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan dan meminimalisir segala potensi subsidi salah sasaran ketika subsidi justru diterima oleh mereka yang mampu,” ujarnya.
Baca juga: Krisis Energi Global, Presiden Korea Selatan Minta Warganya Persingkat Waktu Mandi
Eddy menyampaikan sejak awal dirinya terus mendorong pembenahan subsidi energi sebagai solusi mengurangi beban APBN.
Apalagi berbagai data menunjukkan mayoritas pengguna Pertalite, minyak solar, dan LPG bersubsidi adalah masyarakat kalangan mampu yang tidak berhak.
“Menata kebijakan subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa ketahanan energi tidak hanya berbicara soal ketersediaan dan keandalan pasokan, tetapi juga tentang efektivitas negara mengelola sumber daya energi secara adil, efisien, dan berkelanjutan,” bebernya.
Baca juga: Filipina Tetapkan Darurat Energi Nasional Imbas Konflik AS-Iran
Doktor Ilmu Politik UI ini kembali menegaskan pentingnya pengalihan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan energi baru terbarukan.
Ia menilai bahwa langkah ini bukan hanya penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga untuk memastikan Indonesia memiliki fondasi energi yang lebih mandiri di masa depan.
“Subsidi energi harus menjadi instrumen yang tepat sasaran dan sangat bisa dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan untuk menjamin keandalan energi nasional ke depannya. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk wujudkan ketahanan energi,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
