KPK Warning Antam soal Pembelian Tambang Rakyat, Ini Risiko yang Diingatkan

Poin Penting

• KPK mengingatkan PT Aneka Tambang Tbk agar berhati-hati dalam membeli hasil tambang rakyat karena rawan dikuasai kelompok tertentu.
• KPK menekankan pentingnya mitigasi risiko dan tata kelola kuat agar keputusan bisnis BUMN tidak menimbulkan penyimpangan serta ketidakadilan ekonomi.
• Antam menggandeng KPK untuk memperkuat mitigasi risiko hukum di tengah tantangan makroekonomi, geopolitik, dan regulasi yang semakin kompleks.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) agar berhati-hati dalam merealisasikan rencana pembelian hasil tambang rakyat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, langkah strategis tersebut harus mempertimbangkan potensi risiko di lapangan. Berdasarkan temuan KPK di sejumlah daerah, wilayah tambang rakyat secara faktual masih dikuasai kelompok tertentu sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Ini harus disikapi serius agar tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak,” ujar Setyo, dikutip dari Antara, Minggu, 22 Februari 2026.

Baca juga: Update Harga Emas Awal Ramadan 2026: Antam Naik, Galeri24 dan UBS Kompak Turun

Lembaga antitrasuah menilai ekspansi ke sektor tambang rakyat perlu dibarengi mitigasi risiko yang ketat. Setiap keputusan bisnis BUMN, khususnya di sektor pertambangan yang kompleks, harus dikawal tata kelola yang kuat untuk mencegah potensi penyimpangan.

Selain aspek kepatuhan hukum, KPK juga mengingatkan agar operasional perusahaan tidak semata berorientasi pada profit. Antam diminta memastikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan tetap menjadi perhatian utama.

Antam Perkuat Kolaborasi dengan KPK

Sementara itu, Direktur Utama Antam, Untung Budiharto mengakui transformasi perusahaan menghadapi tantangan makroekonomi, dinamika geopolitik, hingga regulasi yang semakin kompleks.

Karena itu, Antam menggandeng KPK untuk memperkuat mitigasi risiko hukum di tengah kompetisi pasar global melalui berbagai rekomendasi perbaikan.

Baca juga: Pegawai Pajak-Bea Cukai Kena OTT KPK, Begini Respons Purbaya

Menurut Untung, kolaborasi dengan KPK penting untuk memastikan setiap keputusan bisnis tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kepentingan publik. (*)