Moneter dan Fiskal

Korupsi Picu Negara Terperangkap di Middle Income Trap

Jakarta – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, korupsi adalah penyebab utama memburuknya perekonomian suatu negara. Bahkan, korupsi bisa menjadi perangkap bagi suatu negara untuk terus berada di middle income trap. Oleh karena itu, kegiatan melawan korupsi identik dengan kegiatan untuk menciptakan suatu kesejahteraan bersama yang adil.

“Bahkan korupsi menjadi penghalang yang sangat signifikan bagi banyak negara-negara berkembang dan miskin bahkan juga negara maju di dalam menciptakan kemakmuran yang adil,” ujar Sri Mulyani dalam Acara Hari Antikorupsi Sedunia 2022, Selasa, 13 Desember 2022.

Menkeu menyebutkan, dilihat dari berbagai pengalaman di dunia mengapa negara gagal untuk menjadi negara maju atau middle income trap salah satu penyebabnya adalah negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi.

“Selain karena masalah kualitas sumber daya manusia dan policy ekonomi yang bisa menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan, salah satu elemen paling penting dari middle income trap adalah negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut,” ungkap Menkeu.

Sehingga, setiap negara tersebut mulai maju efek erosi dan korosif dari korupsi menggerogoti setiap upaya kemajuannya. Pada akhirnya, negara-negara ini terus menerus di dalam perangkat negara yang hanya setengah maju atau sedikit diatas posisi negara miskin.

“Salah satu juga elemen yang penting dengan korupsi adalah terciptanya inequality atau kesenjangan yang sangat timpang. Yaitu ada sekelompok yang sangat super kaya dan itu biasanya menguasai politik, ekonomi dan juga kemudian menetapkan berbagai hal dari sisi sosial. Namun, mayoritas masyarakat banyak yang menghadapi kemiskinan,” terangnya.

Menkeu juga menyampaikan, kalau adanya kegagalan dalam membangun institusi yang basisnya adalah tata kelola yang baik, ada check and balance dan mampu untuk terus menekan kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penyakit korupsi.  Maka, sebenarnya negara sedang di dalam perang dalam menjaga momentum perbaikan ekonomi untuk terlepas dari middle income trap.

“Melawan korupsi tidak hanya diperingati dalam hari anti korupsi, melawan korupsi harus meliputi elemen membangun institusi yang kuat dengan sengaja menciptakan kontrol check and balance karena absolute power corrupts absolutely. Jadi, kita dari sisi keuangan negara, pengelola keuangan negara, serta bendahara negara kita mempunyai kewajiban yang sangat luar biasa untuk bisa menciptakan dan ikut mendorong terbangunnya sistem yang akuntabel,” tegas Menkeu. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati

Recent Posts

OJK Wanti-wanti “Ormas Galbay” dan Jual Beli STNK Only Tekan Industri Pembiayaan

Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More

23 mins ago

Sidak Industri Baja, Purbaya Kejar Potensi Tunggakan Pajak Rp500 Miliar

Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More

25 mins ago

Bank Mandiri Catat Pembiayaan Berkelanjutan Rp316 Triliun Sepanjang 2025

Poin Penting Pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp316 triliun pada 2025, tumbuh 8% yoy, terdiri… Read More

1 hour ago

Pembiayaan Multifinance 2025 Lesu, OJK Ungkap Biang Keroknya

Poin Penting Aset industri pembiayaan 2025 terkontraksi 0,01 persen, dengan pertumbuhan piutang hanya 0,61 persen,… Read More

1 hour ago

Dilantik jadi Wamenkeu, Juda Agung Ungkap Arahan Prabowo

Poin Penting Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi… Read More

2 hours ago

APPI Beberkan Dampak Kekerasan Debt Collector dan Jual Beli STNK Only

Poin Penting Maraknya penagihan intimidatif berdampak pada kebijakan perusahaan pembiayaan, yang kini memperketat prinsip kehati-hatian… Read More

2 hours ago