Poin Penting
- ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan meningkatkan biaya logistik nasional
- Konflik AS–Iran mendorong kenaikan harga avtur yang berdampak pada lonjakan freight cost, meski pemerintah berencana menahan kenaikan harga BBM tersebut
- Tingginya biaya logistik tidak hanya dipengaruhi BBM, tetapi juga faktor operasional lain, sehingga perlu evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan daya saing industri.
Jakarta – Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) meminta pemerintah untuk melakukan harmonisasi atau memperbaiki regulasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang dianggap menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi industri logisitk.
Terlebih, adanya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran juga yang semakin menekan biaya logistik atau freight cost.
Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan mengatakan, melonjaknya harga avtur (Aviaton Turbine) akibat perang memberikan dampak terhadap biaya freight cost, baik penumpang maupun kargo.
“Tetapi dari arahan Bapak Presiden kemarin bahwa potensi kenaikan daripada BBM dalam hal ini avtur, itu akan ditanggung oleh pemerintah,” ujar Akbar di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis, 9 April 2026.
Baca juga: OJK Wanti-Wanti Dampak Konflik AS-Iran terhadap Kredit Perbankan
Namun, meskipun tidak ada perang, biaya industri logisitk seperti penerbangan penumpang maupun kargo di dalam negeri tergolong tertinggi di dunia. Sehingga ALFI meminta mengevaluasi aturan KBLI 2025 yang dirasa menimbulkan ketidak efisienan operasional bagi industri.
“Artinya ada ketidak efisienan di situ, ada ketidak efisienan dalam hal operasional yang harus dikuliti. Karena ternyata walaupun kontribusi dari bahan bakar itu 40 persen di sektor transportasi baik udara, laut, dan lain-lain, tetapi tidak berarti faktor-faktor yang lain tidak ada yang tidak bisa diefisienkan. Ini yang menjadi sebenarnya cermin buat kita untuk bisa memberikan kompetitiveness layanan kepada publik,” tandasnya.
Akbar mengungkapkan ALFI juga telah berdiskusi dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait mulai, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk meminta memperbaiki regulasi-regulasi yang sudah ada.
Baca juga: Konflik Timur Tengah dan Risiko Harga Minyak Global, Ini Dampaknya bagi Ekonomi Indonesia
“Karena situasi global supply chain yang disrupsinya luar biasa, dampaknya luar biasa, dan paling terasa langsung biaya logistik, BBM-nya, terus biaya kapal naik, asuransi, re-route,” jelasnya.
Kondisi tersebut, kata Akbar, seharusnya menjadi “alarm” bagi pemerintah untuk segera melakukan percepatan hilirisasi.
Karena logistik tanpa industri, itu juga logistiknya akan lumpuh. Kapal itu perlu kargo, kargo itu dilahirkan oleh manufaktur, produsen. Nah kalau produsennya biayanya tinggi karena ketergantungan raw material, tentu biaya freight-nya juga akan ikutan naik. Karena ada risiko-risiko di situ,” pungkas Akbar. (*)
Editor: Galih Pratama
