Jerat hukum Donald Trump terus 'menggunung' menuju Pemilu Amerika Serikat 2024/istimewa.
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi terkait pengenaan tarif dagang 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS).
Menurutnya, pembahasan terkait dampak dari kebijakan baru tarif dagang era Trump ini cukup kompleks dan mmerlukan perhitungan yang matang.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, tarif tersebut memiliki dampak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai potensi konsekuensi yang mungkin timbul dari respons Indonesia terhadap kebijakan tersebut.
“Kebijakan tarif perdagangan baru AS di era Trump 2.0 ini kan sangat signifikan dampak tekanannya pada ekspor Indonesia ke US, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholder untuk menghadapinya karena pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ungkapnya, dikutip dpr.go.id, Sabtu, 5 April 2025.
Baca juga: Gawat! Badai PHK Massal Mengintai Efek Tarif Trump 32 Persen ke Indonesia
Diketahui, pihak Trump mengaku bahwa tarif 32 persen yang diterapkan pada Indonesia dihitung berdasarkan asumsi Gedung Putih bahwa Indonesia telah menerapkan pembatasan perdagangan dan manipulasi mata uang yang mengakibatkan tarif sebesar 64 persen pada barang AS.
Selain kepada RI, tarif juga dijatuhkan untuk beberapa negara lain termasuk negara jiran seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, hingga Brunei Darussalam.
Baca juga: Respons Pemimpin Dunia Soal Tarif Resiprokal AS, Tiongkok Siapkan Tarif Balasan?
“Negara kita dan pembayar pajak kita telah dirampok selama 50 tahun namun hal ini tidak akan terjadi lagi,” ujar Presiden Trump dalam caption posting Instagram terhadap tarif tersebut. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More
Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More
Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More
Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More
Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More
Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More