Poin Penting
- DPR menilai dua proyek strategis Danantara, yakni Kampung Haji dan WtE, berdampak besar, baik dalam membuka lapangan kerja maupun menyelesaikan persoalan publik.
- Danantara dinilai kuat dalam tata kelola dan kesiapan eksekusi, dengan penekanan pada governance, transparansi, dan uji tuntas dalam setiap proyek.
- Komisi XI mendukung penuh mandat Danantara sebagai sovereign wealth fund, sementara Danantara menegaskan fokus pada pembangunan strategis nasional dan penguatan kolaborasi dengan BUMN dan pemangku kepentingan.
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai, dua proyek strategis yang dikelola Danantara, yakni Proyek Kampung Haji di Makkah dan pembangunan fasilitas waste-to-energy (WtE) memiliki potensi memberikan imbal hasil sekaligus menjawab persoalan publik.
Menurutnya, Proyek Kampung Haji di Makkah merupakan langkah relevan Danantara mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.
Proyek tersebut diperkirakan membuka hingga 7.500 lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dan dinilai memiliki efek ekonomi yang besar.
“Ini contoh konkret bagaimana investasi luar negeri bisa kembali memberikan manfaat langsung ke masyarakat,” ujarnya, dalam rapat kerja Komisi XI bersama Danantara, dikutip Selasa, 2 Desember 2025.
Baca juga: OJK Optimistis Momen Nataru Bisa Dongkrak Kredit Konsumsi
Sementara itu, untuk proyek WtE, Misbakhun menyebut Danantara memainkan peran penting dalam isu ketahanan energi dan darurat sampah.
Ia menilai proyeksi dampak ekonomi proyek WtE, mulai dari penciptaan 3.500-4.500 lapangan kerja hingga kontribusi Rp1,6 triliun per tahun pada PDB, menunjukkan kesiapan Danantara menggarap sektor dengan dampak struktural yang besar.
“Jika Danantara bisa mengeksekusi proyek-proyek seperti WtE secara konsisten, ini akan memperkuat fondasi energi bersih Indonesia,” jelasnya.
Tata Kelola dan Kesiapan Eksekusi Jadi Sorotan
Dalam rapat kerja, Komisi XI juga memberi perhatian pada pemaparan Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir mengenai tata kelola dan kesiapan eksekusi proyek.
Misbakhun menilai penekanan pada governance, transparansi, dan kualitas uji tuntas menunjukkan keseriusan Danantara dalam mengelola aset publik.
“Visi Danantara sudah mulai terlihat dalam cara mereka mengelola risiko dan menilai kelayakan proyek. Ini penting, karena sovereign wealth fund harus punya standar governance yang tidak kalah dari lembaga global,” bebernya.
Misbakhun menegaskan, Komisi XI mendukung penuh langkah Danantara dalam menjalankan mandatnya sebagai sovereign wealth fund Indonesia.
Baca juga: Rapat Bareng DPR, Bos Danantara Paparkan Arah Kebijakan dan Proyeksi Kinerja 2026
Menurutnya, kombinasi peran Danantara Asset Management (DAM) dan Danantara Investment Management (DIM) sudah bergerak ke arah yang semakin padu, baik dalam restrukturisasi aset BUMN maupun pengembangan investasi strategis nasional.
“Danantara ini masih muda, tapi RKAP 2026 menunjukkan lembaga ini mulai menemukan ritmenya. Tugas kami di Komisi XI adalah memastikan Danantara terus berjalan dalam koridor tata kelola yang kuat, dan kami melihat fondasinya sudah mulai terbentuk,” kata Misbakhun.
Arah Kebijakan dan Prioritas Danantara
CEO Danantara, Rosan Roeslani menyatakan fokus Danantara adalah mendukung agenda pembangunan strategis Presiden Prabowo Subianto sambil menjalankan dua prioritas utama.
Pertama, membangun Danantara yang profesional, tepercaya, dan berprestasi. Kedua, menyatukan seluruh stakeholders dan BUMN dalam satu agenda besar Danantara.
“Semua ini tidak bisa akan tercapai tanpa kepercayaan dan dukungan penuh dari teman-teman di DPR,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
