Moneter dan Fiskal

Komisi XI DPR Setuju Efisiensi Belanja Kemenkeu Rp8 Triliun Lebih, Ini Rinciannya

Jakarta – Komisi XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8,99 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja (Raker) Komisi XI bersama Menteri Keuangan RI di DPR RI, Kamis, 13 Februari 2025.

“Komisi XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja Kementerian Keuangan dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8,99 triliun,” ujar Ketua Komisi XI DRP RI Misbakhun.

Misbakhun mengatakan bahwa tujuan efisiensi anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah untuk memperbaiki tata kelola dan tata kerja sumber daya, seperti tenaga, biaya, dan waktu.

“Sehingga menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan dan mengoptimalkan hasil kerja,” tambahnya.

Baca juga: Kritik Mengalir, Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Berisiko

Adapun kementerian Keuangan dalam melakukan efisiensi anggaran telah mempertimbangkan dan memastikan bahwa efisiensi anggaran dilaksanakan dengan strategi dan mitigasi program tertentu.

“Sehingga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan umum serta tetap dapat menjalankan target dan fungsi mandatory kelembagaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Anggaran Bansos Tak Dipotong Meski Prabowo Instruksikan Penghematan

Berikut rincian efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan: 

  1. Kebijakan Fiskal sebesar Rp47.352.154.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp59.192.605.000 atau menjadi Rp11.840.451.000
  2. Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp716.017.119.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.386.458.201.000 atau menjadi Rp1.670.441.082.00
  3. Pengelolaan Belanja Negara sebesar Rp37.180.169.00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp45.452.843.000 atau menjadi Rp8.272.674.000
  4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko sebesar Rp137.784.367.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp238.139.786.000 atau menjadi Rp100.355.419.000
  5. Dukungan Manajemen sebesar Rp8.053.481.198.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp50.466.145.838.000 atau menjadi Rp42.412.664.640.000. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif? Jangan Panik, Begini Cara Aktifkan Lagi

Poin Penting Status JKN PBI mendadak nonaktif akibat penyesuaian data, bukan pengurangan jumlah penerima bantuan… Read More

38 mins ago

Free Float 15 Persen Dilakukan Bertahap, Begini Respons AEI

Poin Penting OJK menyiapkan kenaikan minimum free float emiten secara bertahap hingga 15 persen dalam… Read More

1 hour ago

IHSG Sesi I Ditutup Berbalik Melemah 0,53 Persen, Ini Penyebabnya

Poin Penting IHSG sesi I ditutup melemah 0,53 persen ke level 8.079,32, berbalik turun dari… Read More

2 hours ago

Misbakhun Buka Suara soal Namanya Masuk Bursa Calon Ketua OJK

Poin Penting Misbakhun membantah mengetahui isu namanya masuk bursa calon Ketua OJK dan menegaskan masih… Read More

2 hours ago

OJK Perluas Klasifikasi Investor Jadi 27 Jenis, Ini Rinciannya

Poin Penting OJK memperluas klasifikasi investor pasar modal dari 9 menjadi 27 jenis untuk meningkatkan… Read More

2 hours ago

Bukan Gaji, Ini 5 Faktor yang Bikin Pekerja Indonesia Paling Bahagia se-Asia Pasifik

Poin Penting Indonesia jadi negara dengan pekerja paling bahagia di Asia Pasifik, dengan 82 persen… Read More

3 hours ago