Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. (Foto: Erman Subekti)
Jakartaa – Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang sedang dirancang oleh pemerintah dikhawatirkan akan menghilangkan independensi Bank Indonesia (BI). Terkait dengan hal ini, Komisi XI dengan tegas menyatakan akan tetap menjaga independensi BI dan menghapus pasal-pasal yang berpotensi mengganggu independensi tersebut.
Fathan Subchi Wakil Ketua Komisi XI DPR menyebut masih ada waktu bagi DPR, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait untuk mendiskusikan keputusan terbaik terkait RUU PPSK. Pastinya melalui diskusi bersama, pasal yang dikhawatirkan bakal menghilangkan independensi BI bisa di hapus.
“Dengan waktu pembahasan yang masih panjang, kekhawatiran soal pengurangan dan terganggunya independensi BI bisa kita hilangkan,” kata Fathan pada paparannya di webinar yang diselenggarakan Infobank dengan tema “RUU Sektor Keuangan: Akankah Kembali Ke Sistem Sentralistik”, 19 April 2021.
Kemudian, Fathan juga mengingatkan agar BI tetap menjalankan tanggung jawab untuk terlibat dalam kepentingan nasional. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, sinergi antara lembaga keuangan diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.
“Independensi harus dibarengi dengan responsibility. Ketika situasi ekonomi memanggil BI dan diperlukan intervensi, kita harus sepakat kepentingan nasional diatas segalanya,” ujarnya. (*) Evan Yulian Philaret
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More
Poin Penting Bank Mandiri sediakan berbuka puasa di Menara Mandiri lewat Livin’ by Mandiri. Program… Read More
Poin Penting Bank OCBC NISP rencanakan buyback saham Rp1 miliar untuk remunerasi variabel manajemen dan… Read More
Poin Penting BGN siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait polemik menu MBG Ramadan. Anggaran bahan baku MBG ditetapkan Rp8.000–Rp10.000 per… Read More
Poin Penting Penerimaan kepabeanan dan cukai Januari 2026 tercatat Rp22,6 triliun (6,7 persen pagu APBN),… Read More
Poin Penting Presiden KSPN Ristadi meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan untuk… Read More