Poin Penting
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, tak setuju dengan kebijakan belajar daring sebagai solusi efisiensi karena dinilai tidak efektif.
- Belajar daring berisiko memicu learning loss serta penurunan kemampuan kognitif dan karakter siswa.
- Pemerintah didorong mencari alternatif kebijakan lain tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.
Jakarta – Wacana penerapan pembelajaran daring untuk efisiensi energi yang rencananya dimulai pada April 2026 menuai penolakan dari Komisi X DPR RI.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menilai kebijakan belajar daring tidak efektif jika dijadikan solusi penghematan energi. Menurutnya, pengalaman selama pandemi menunjukkan sistem tersebut menimbulkan berbagai persoalan di dunia pendidikan.
Belajar Daring Dinilai Tinggalkan Banyak Masalah
Esti menegaskan, penerapan pembelajaran daring saat pandemi memberikan dampak yang kompleks terhadap dunia pendidikan. Oleh karena itu, wacana kebijakan ini dinilai perlu kajian mendalam sebelum diterapkan kembali.
“Pembelajaran secara daring pernah kita laksanakan ketika terjadi wabah Covid-19. Dan kita semua tahu sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita,” kata Esti dikutip Antara, Senin, 23 Maret 2026.
Baca juga: Pemerintah Berlakukan WFH usai Lebaran, Ini Skema dan Alasannya
Ia menyebutkan sejumlah tantangan dari pembelajaran daring, mulai dari rendahnya kemampuan siswa dalam menyerap materi, menurunnya kedisiplinan belajar, hingga kendala teknologi yang belum merata.
“Hal-hal tersebut adalah problem yang tidak sederhana,” tegasnya.
Risiko Learning Loss dan Penurunan Kognitif
Salah satu dampak serius dari belajar daring adalah munculnya fenomena learning loss. Kondisi ini membuat peserta didik cenderung kehilangan motivasi belajar dan mengalami penurunan capaian akademik.
Esti menjelaskan, penurunan kemampuan kognitif siswa pascapembelajaran daring terlihat dari berbagai hasil pemantauan tumbuh kembang anak di Indonesia.
Selain itu, sistem belajar daring juga dinilai berdampak pada aspek psikologis dan kesehatan fisik siswa. Proses pembelajaran jarak jauh dinilai sulit membentuk karakter, sikap, dan kepribadian peserta didik secara optimal.
“Sistem daring sulit menerapkan pelajaran pada aspek afektif seperti kepribadian, sikap, dan karakter,” katanya.
Baca juga: IHSG Dibuka Loyo usai Libur Lebaran, Masih Bertahan di Kisaran 7.000
Komisi X Dorong Alternatif Selain Belajar Daring
Komisi X DPR RI mendorong pemerintah mencari alternatif kebijakan lain untuk menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk potensi kenaikan harga energi, tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.
“Pasti masih ada langkah alternatif terbaik untuk mengatasi persoalan perekonomian imbas kemungkinan naiknya harga minyak karena kondisi global dunia,” ujar Esti.
Senada dengan itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai opsi pembelajaran daring tetap harus dipersiapkan secara matang jika nantinya dipilih sebagai kebijakan.
Ia menekankan pentingnya langkah teknis yang komprehensif serta sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah agar tidak ada siswa yang kehilangan hak belajar.
“Sejumlah langkah teknis yang komprehensif, menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran secara daring itu,” ucapnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
