Komisi VII Desak Polisi Tindak Tegas Debt Collector Brutal di Pekanbaru

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, angkat bicara soal insiden pengeroyokan terhadap seorang perempuan oleh 11 oknum debt collector yang terjadi di depan Polsek Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

Kejadian yang sempat viral di media sosial ini menuai sorotan publik lantaran aparat yang berada di lokasi tidak bertindak, bahkan beberapa di antaranya disebut merekam peristiwa tersebut.

“Kejadian ini sangat mencoreng upaya-upaya pemulihan sektor pembiayaan pasca pandemi,” tegas Evita dikutip Kamis, 24 April 2025.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi industri, pariwisata, dan UMKM, Evita mendesak aparat penegak hukum untuk tidak abai terhadap peristiwa semacam ini.

Baca juga : OJK: Debt Collector Fintech Dapat Aduan Terbanyak, Bank di Urutan Kedua

Ia menekankan bahwa kehadiran Polri harus menjadi jaminan rasa aman bagi masyarakat, bukan hanya tampil ketika kasus telah viral.

“Polri harus terus hadir di tengah masyarakat untuk menenangkan hati rakyat. Masyarakat berharap polisi bisa bekerja penuh keadilan dan sigap, tidak pandang bulu, tidak perlu menunggu peristiwa viral terlebih dahulu,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Praktik Kekerasan Ormas

Evita juga menyoroti peran ormas yang kerap terlibat dalam praktik kekerasan dan pemerasan, termasuk yang berkedok sebagai debt collector.

Ia menilai, fenomena ini tumbuh subur akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang permisif terhadap ormas dengan kekuatan massa.

“Keberadaan ormas seharusnya menjadi mitra dalam menjaga ketertiban sosial, bukan menjadi sumber keresahan publik. Jika ada ormas yang justru menjadi ancaman bagi rakyat, maka sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh, bahkan pembubaran jika diperlukan,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Baca juga : Debt Collector Tak Bisa Seenaknya Tarik Jaminan Nasabah Nunggak

Tak hanya mengancam keamanan warga, Evita menilai keberadaan ormas yang meresahkan juga telah berdampak buruk pada sektor pariwisata. Ia mencontohkan praktik pungli dan intimidasi terhadap wisatawan serta pelaku usaha di destinasi wisata.

“Kita sudah sering kali mendengar adanya turis-turis yang dipalak oleh oknum yang mengatasnamakan ormas. Ini merugikan dunia usaha pariwisata dan menghambat pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Evita menyebut bahwa dunia industri dan pariwisata akan terus menjadi korban selama praktik premanisme dibiarkan tumbuh dan hukum tak ditegakkan secara tegas.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketenangan dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang mengedepankan kekerasan.

“Ketika hukum dilecehkan oleh kekuatan massa yang arogan, maka yang terancam adalah rakyat, termasuk para pelaku usaha kecil. Kita menunggu ketegasan dan solusi dari pemerintah mengenai hal ini,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra