Komisi VI DPR Dukung Penghapusan Kuota Impor, Tapi Ingatkan Risiko PHK Massal

Jakarta – Langkah berani pemerintah dalam menghapus kuota impor di tengah dinamika perdagangan global, terutama menyusul kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat (AS), dinilai sebagai keputusan tepat.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini menyebut, kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri serta kepentingan masyarakat Indonesia.

Menurut Anggia, penghapusan kuota impor bukan semata membuka keran perdagangan, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat industri nasional agar mampu bersaing di tingkat global.

“Presiden (Prabowo Subianto) berpihak kepada peningkatan industri dalam negeri yang lebih berkualitas. Tentu akan terpacu untuk lebih meningkatkan kualitas yang berdaya saing global,” tutur Anggia, dinukil dari laman dpr.go.id, Rabu, 9 April 2025.

Baca juga: Presiden Prabowo Perintahkan Penghapusan Kuota Impor, Ini Alasannya

Adapun upaya tersebut disebut sebagai respons terhadap kebijakan tarif proteksionis yang dikeluarkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Menurut Anggia, kebijakan Trump bertujuan menyeimbangkan defisit dagang AS, namun berdampak luas terhadap mitra dagang utama, termasuk Indonesia.

Alih-alih menerapkan balasan tarif seperti negara-negara lain, Anggia menegaskan, Pemerintah Indonesia lebih memilih jalur negosiasi. Ia mendukung langkah konkret seperti pengurangan hambatan impor dan penghapusan kuota untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan.

“Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini sangat erat. Oleh karena itu, Indonesia harus cepat menyikapi agar tidak berdampak negatif pada hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

Potensi Risiko Banjir Impor dan PHK Massal

Meski memberikan apresiasi atas kebijakan tersebut, Komisi VI DPR tetap mengingatkan pemerintah agar bertindak hati-hati. Anggia menyoroti potensi “banjir impor” dari negara-negara maju, termasuk AS, yang dapat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri jika tidak diantisipasi dengan tepat.

Baca juga: Presiden Prabowo Akui Tarif Trump Picu Ketidakpastian Ekonomi Global

Ia juga menekankan pentingnya mewaspadai risiko lain seperti pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan ekonomi global, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

“Harus ada mitigasi risiko, terutama terhadap ancaman PHK massal jika produksi dalam negeri terganggu,” tegasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra